Ada Apa Demokrat Mendukung Megawti, Untuk Tidak Memenuhi Panggilan KPK ?



Kenapa Tiba-tiba Demokrat mendukung Megawati untuk menolak panggilan KPK, bukankah sebagai Partai yang berkuasa Demokrat mendukung penegakan hukum seharusnya.
Ketika Hal ini ditanyakan apakah bentuk dukungan seperti ini merupakan agar nantinya tidak terjadi pada SBY, apabila sudah tidak lagi berkuasa, Syarief Hasan, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat menjawab tidak bermaksud demikian.
Hanya sekedar menghormati megawati sebagai mantan presiden, agar Megawati tetap dihargai sebagai mantan Presiden kelima RI. Dan juga selama ini Megawati dinilai baik dan cukup taat hukum, ujar Syarief Hasan.(RepublikaOnline)
Jawaban ini terkesan sangat diplomatis dan politis. Bukankah didepan hukum semua punya hak yang sama, tanpa terkecuali mantan Presiden atau Presiden sekalipun, kalau memang bersalah atau tidak bersalah harus dibuktikan di pengadilan.
KPK adalah dibentuk berdasarkan surat Keputusan Presiden, dan Presiden SBY merupakan Pembina Partai Demokrat, lantas kenapa Partai Demokrat mendukung Megawati, bukan malah mendukung KPK agar Megawati mematuhi ketentuan hukum yang dikeluarkan KPK.
Kalau memang KPK tidak mampu memanggil Megawati, maka legitimasi KPKpun akan hilang dimata publik. Apalagi Megawati mendapat dukungan dari Partai Berkuasa, yang notabene merupakan Partainya SBY.
Permainan politik apa lagi yang sedang dijalankan Demokrat, apakah ini merupakan bentuk penggalangan awal sebuah koalisi antara Demokrat Dan PDI-P, karena hubungan Demokrat Dan Golkar tak lagi harmonis.
Besar kemungkinan penggalangan dukungan agar PDI-P tidak lagi menempatkan diri sebagai Oposisi, karena selama ini juga PDI-P tidak pernah memperlihatkan sikap sebagai Partai Oposisi.

Ajinatha

Kaum Proletar buruh para Kapitalis yang kebetulan saja hobby menulis.


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Kebuntuan Komunikasi Politik Pemerintah



Setiap lembaga atau organ bisa memiliki gejala psikologis sebagaimana yang terjadi pada persona, kita bisa menilai kelembagaan atau kepemimpinan dengan terminologi yang sebanding dengan gejala kepribadian tersebut, hal ini terjadi karena kelembagaan atau organ merupakan perpanjangan dari ekspersi dan kepentingan pribadi-pribadi yang membentuknya serta interaksi dengan lingkungan yang mengitarinya. Tentu ada batasan-batasan yang membuat ciri-ciri psikologis individu tak seluruhnya bisa diterapkan dalam terminologi kelembagaan tadi, tetapi setidaknya secara umum bisa menjadi analogi yang cukup efektif.
Lalu bagaimana kita melukiskan kondisi pemerintahan kita saat ini? Dan lebih penting apa yang bisa kita lakukan agar permasalahan psikologis kepemimpinan dan pemerintahan yang tidak sesuai dengan upaya untuk semakin mamajukan bangsa ini bisa kita eliminir, sematara berbagai potensi yang berguna bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita bisa menggapai cita-cita bangsa, untuk memiliki kemerdekaan, kemakmuran dan kebahagiaan untuk sebesar besarnya keluarga bangsa ini tercapai dengan upaya yang terarah dan dalam waktu yang telah kita sepakati bersama.
Tanpa menilai baik atau buruk kita ingin mendapatkan hasil diagnosa yang baik untuk menyimpulkan kondisi psikologis atau hambatan psikologis yang dihadapi kepemimpinan politik bangsa ini, sehingga kesimpulan yang kita ambil serta rekomendasi yang diajukan merupakan sebuah catatan yang netral, untuk tidak menimbulkan kerancuan akibat ketersinggunggan atau saling menyalahkan, tetapi dengan diagnosa tadi setidaknya kita memiliki gambaran dan rekomendasi untuk melakukan koreksi sepanjang dipandang perlu, sekaligus mendorong penguatan posistif yang telah ada.
Salah satu gejala yang dapat ditangkap dari kepemimpinan pemerintah saat ini adalah timbulnya masalah komunikasi politik yang buruk, yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam beberapa kasus pemerintah dan juga elit politik tak mampu menangkap apa yang menjadi opini dan preferensi publik terhadap negara. Bahkan banyak pihak menilai bahwa kondisi ini telah sampai pada fenomena kebuntuan komunikasi politik. Kebuntuan komunikasi tersebut bukan hanya terjadi antara pemimpin dengan rakyat, tetapi juga di internal penyelenggara negara sendiri. Misalnya bagaimana perintah dan arahan presiden seringkali menjadi berbeda dalam kenyataan di lapangan dan langkah yang diambil aparatus pemerintah di tingkat pelaksana.
Contoh mutakhir adalah apa yang disampaikan presiden Sby di Kupang pasca penyerbuan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Dengan jelas Presiden menyebutkan bahwa organisasi massa (ormas) anarkis perlu dibubarkan. Kita menangkap saat itu bahwa yang dimaksud dengan ormas anarkis adalah lembaga atau organisasi massa yang berada di belakang aksi-aksi anarkis selama ini. Banyak pihak berasumsi bahwa yang dimaksud organisasi anarkis adalah sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama yang telah sering melakukan tindakan anarkis. Konotasi yang dimaksud dalam pernyataan presiden tadi sangat jelas dipahami oleh publik arahnya, bahkan FPI sendiri bereaksi atas pernyataan presiden tadi, sehingga tak ada tafsir lain seharusnya dari pernyataan presiden tadi.
Namun dua minggu pasca pernyataan presiden di NTT tersebut publik dibuat bingung dengan pernyataan dan langkah para pembantu presiden yang malah memutar balikan makna yang sudah jelas, misalnya pernyataan Menteri Agama yang malah lebih menyoroti keberadaan Ahmadiyah dibandingkan dengan apa yang dimaksud presiden dan kemudian diapresiasi oleh publik. Apakah apa yang dilakukan sang menteri telah disampaikan atau dikonsultasikan dengan presiden, atau memang apa yang dilakukan Menag itu yang dimaksud oleh presiden. Jika apa yang disampaikan Menag adalah penjabaran dari pernyataan presiden, maka kita bisa menyimpulkan bahwa presien memang bermasalah dengan kosa kata yang dipilihnya dalam membuat pernyataan, tetapi jika apa yang disampaikan Menag adalah bagian dari otonomi kelembagaanya, maka kita menilai bahwa kabinet Sby adalah kabinet infalid, di mana perintah dari atas tak dapat dieskekusi dengan baik oleh perangkat di bawahnya.
Demikian juga kita bisa menyaksikan apa yang dipertontonkan oleh Menetari Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang menyampaikan kepada publik soal pertemuanya dengan FPI, apakah apa yang dilakukan Mendagri merupakan bagian dari langkah kongkrit atas pernyataan Sby di Kupang atau dalam kerangka lain, jika dalam kerangka apa yang diucapkan Sby, maka kerancuan pikir dan sikap di internal kabinet Sby semakin meperlihatkan centang perentang yang sangat mengkhawatirkan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Pertanyaan lain juga bisa kita ajukan dalam kapasitas apa FPI diajak berdialog oleh mendagri, serta banyak pertanyaan lain yang tak kalah membuat kita sangat dibingungkan dengan pola komunikasi pemerintahan Sby ini.
Ada sebuah gejala psikologis anak yang mirip dalam beberapa hal dengan kondisi yang demikian yakni gejala autisme, di mana penderita gejala ini akan mengalami disfungsi komunikasi dengan orang dan lingkungan di sekitarnya. Penderita autis akan asik dengan dirinya sendiri, tanpa mampu melakukan komunikasi dengan baik. Pertanyaan kita apakah pola komunikasi pemerintahan saat sudah sedemikian rupa parahnya sehingga mengalami gejala yang mirip dengan autisme, di mana apa yang disampaikan dan dirasakan oleh publik tak dapat direspon dengan baik oleh pemerintah, sementara sistim komunikasi dan kordinasi internal pemerintah sendiri mengalami distorsi sedemikian rupa sehingga sulit untuk bereaksi dengan tepat atas semua masukan dan fenomena yang dihadapi.
Tentu saja menganalisa pola komuniakis politik dan kepemimpinan pemerintahan tak sesederhana kita mendiagnosa sebuah gejala psikologis personal, akan banyak variabel dan faktor lain yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membuat kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan. Misalnya saja kita tak bisa menyimpulkan begitu saja gejala buruknya komunikasi antara presiden dengan menterinya ketika kita tahu bahwa sebagian besar meteri merupakan perwakilan kader dari partai-partai koalisi pendukung Sby. Ada pandangan dan kepentingan yang bisa berbeda antara presiden dengan para pembantunya yang kemudian bisa memengaruhi pola komunikasi dan kebijakan yang diambil ti tingkat eksekutor.
Di tingkat parlemen sendiri, kita mendapati bahwa tidak dapat kita mengatakan bahwa koalisi partai pendukung presiden adalah homogen dengan pandanga, sikap dan kepentingan politik yang sama, bahkan beberapa di antaranya secara ideologis sangat berbeda dengan partai pendukung utama pemerintah sendiri. Konstelasi dan kepentingan politik di parlemen bisa saja kemudian menjadi tarik ulur yang tidak mudah disampaikan dan diakses publik yang bisa membebani langkah dan kebijakan yang diambil presiden sendiri. Politik dagang sapi telah lama kita saksikan dalam konstelasi politik parlemen ini yang menggejala sejak awal reformasi. Jika hal ini yang sebenarnya terjadi maka kita juga tak bisa begitu saja menyimpulkan bahwa buruknya komunikasi politik presiden karena adanya gejala autisme politik kepemimpinanya.
Tetapi jika kita coba mengerucutkan pada wilayah yang seharusnya bisa menjadi kendali langsung presiden terhadap bawahanya, yakni lembaga yang langsung berada di bawah presiden tanpa harus ribet memperhatikan tarik ulur dengan pihak lain, misalnya kepolisian dan kejaksaan, sebagai penegak hukum, maka kita juga sulit melihat adanya kepemimpinan dan kebijakan yang kuat dari presiden untuk melaksanakan apa yang dikehendaki presiden, seperti pernyataannya yang akan berdiri di garus depan dalam pemberantasan korupsi, sampai saat ini kita tidak melihat kuatnya kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi dalam pelaksanaanya. Apa yang disuguhkan malah semakin menjauhkan kita dari kesimpulan tentang kesungguhan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Bagaimana perjalanan kasus Century, kasus Lapindo, dan sekarang mafia pajak dan hukum, semakin membuat kita sulit untuk mayakini bahwa pernyataan presiden memang menjadi kebijakan yang kuat di dalam pelaksanaanya. Karena dengan kewenangan yang penuh atas lembaga-lembaga yang langsung beraada sibawah kendalinya dan kuatnya dukungan publik untuk membersihak birokrasi dan pemberantasan korupsi, pemerintah tetap tidak mampu untuk sekadar membuktikan pernyataan sendiri. Sehingga kesimpulan bahwa kendala komunbikasi politik dan kebijakan pemerintah yang tidak mampu melakukan apa yang diucapkanya, bukan karena faktor eksternal semata, tetapi di tingkat internal memang bermasalah.
Pertanyaan-pertanyaan yang menyertai uraian tentang buruknya komunikasi internal dan eksternal kepemimpinan politik presiden Sby semakin banyak yang tidak terjawab, setidaknya beberapa praduga menjadi titik masuk bisa digunakan untuk menjawab pertanyaaan-pertanyaan itu; dianataranya bahwa pertama, Di dalam internal kepemimpinan presiden Sby sendiri memiliki hambatan serius dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang relevan sehingga kebuntuan komunikasi menjadi konsekwensi atas masalah tersebut.
Kedua konstelasi politik terutama di internal pembantu dan koalisi pemerintahan Sby sedemikian rupa kompleksnya sehingga pemerintah tersandera oleh konstelasi politik tadi, yang seharusnya disampaikan kapada publik agar publik dapat memahami permasalahany dan mampu memosisikan diri untuk mengantisipasi akibat buruknya komunikasi tadi. Ketiga kita bisa menduga adanya agenda lain yang sedang digagas atau dilakukan pemerintah atau pihak tertentu, yang menggunakan buruknya komunikasi kepemimpinan politik pemerintah untuk agenda yang masih tersembunyi.
Namun apapun yang saat ini terjadi dibalik kebuntukan dan buruknya komuniaki kepemimpinan politk pemerintahan Sby, publik tak bisa menunggu, sehingga keadaan semakin menjadi buruk, harus ada upaya untuk menjembatani dan menanggulangi akibat buruk dari cara kepemimpinan seperti ini, untuk mengurangi tingkat kerusakan yang akan tersu terjadi seiring dengan semakin memburuknya keadaan. Presiden Sby sendiri yang paling berkompeten untuk menjawab semua ini, sesuai dengan mandat besar yang diberikan rakyat melalui pemilu, untuk memimpin Indonesia menghadapi permasalahan yang dihadapi bangsa ini, saat ini dan ke depan.

Kaka Suminta

freelancer (Journalist)


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Ancaman FPI, Guyonan Bagi SBY




1297963967693332980Yenny Wahid mengatakan agar seharusnya ancaman FPI untuk menggulingkan SBY ditanggapi dengan serius, sementara Anas Urbaningrum dan Kiemas berpendapat bahwa untuk menggulingkan SBY mesti lewat parlemen, atau mekanisme demokrasi. Namun FPI tetap ngotot ingin meniru revolusi yang sedang bergejolak di beberapa negara Arab. Mungkin karena telah dicubit oleh SBY dengan wacana pembubaran ormas-ormas yang menggunakan cara kekerasan, maka FPI merasa tersindir sekaligus tersinggung.
Artinya FPI sengaja menantang SBY dalam pertarungan kuasa. Sementara SBY sendiri pastinya sudah tahu siapa saja orang-orang di balik FPI. Namun ancama tersebut ditanggapi dingin oleh SBY, mungkin saja lantaran belum ada instruksi dari Amerika. Karena biasanya SBY itu paling antusias tampil di muka publik jika berkenaan dengan urusan yang sejalan dengan proyek Amerika, contoh saja isu terorisme. Sedangkan soal kasus Century yang menimpa sejumlah “kenalan” atau “kroni”-nya, SBY seakan cuci tangan sembari menonton dari jauh pertengkaran antar penegak hukum. Untuk persoalan ancaman kali ini pun, SBY kembali bergeming dan menyerahkan pada anak buahnya pak Kapolri.
Sebenarnya ancaman FPI itu makar atau kelakar? Adhie Massardi  menilai ancaman FPI untuk menggulingkan SBY apabila pembubaran Ahmadiyah tidak dilakukan hanyalah “sandiwara belaka”. Ancaman ini bukan pertama kalinya terjadi. Seusai insiden Monas pada 1 Juni 2008 saat dilangsungkannya kegiatan Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), Presiden SBY juga menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah dengan pelaku kekerasan, dan ancaman penggulingan SBY juga datang.
Tapi apakah ancaman tersebut sebenarnya rekayasa SBY dan FPI sendiri agar statistik tingkat kepercayaan publik terhadap SBY kembali naik setelah sempat menurun dalam isu penanganan korupsi? Artinya, bisa jadi FPI sebenarnya adalah makelar yang pandai berkelakar atas perbuatan makar-nya sendiri. Makelar apalagi jika bukan makelar pengalihan isu.
Dalam kelakarnya, FPI mengklaim bahwa selama ini umat Islam telah mendukung SBY, jika SBY membubarkan Ahmadiyah maka FPI siap menjadi bumper depan SBY. Sementara jika SBY membubarkan ormas Islam yang dibubarkan SBY dengan cara-cara keji, dengan cara biadab, dengan cara curang, dengan cara kejam, “maka saya akan ajak umat Islam di manapun berada: kita gulingkan SBY,” ujar Rizieq.
Pandai sekali bukan Rizieq mengalihkan isu kekerasan ormas Islam yang memang dilakukan oleh ormas pimpinannya dan saudara kembarnya FUI. Padahal tidak semua ormas Islam melakukan kekerasan, dan ormas-ormas Islam yang tidak melakukan kekerasan justru lebih moderat dalam menerima Ahmadiyah. Berbeda dengan FPI yang coba mencari-cari alasan pembenaran bagi sikap kekerasan yang seringkali mereka gunakan ketika menghadapi aliran-aliran yang mereka tuding sesat.
Menurut Saiful Muzani, di tingkat elit agama, para ulama melihat Ahmadiyah sebagai ancaman terhadap umat Islam. Tapi para pejabat negara terkait sebenarnya tidak merasa seperti itu. Sebenarnya banyak di antara mereka yang memandang bahwa paham seperti yang dipegang oleh Ahmadiyah merupakan hak jemaah Ahmadiyah sendiri dan negara tidak boleh memaksa mereka ber-Islam selain cara mereka sendiri. Mereka juga percaya bahwa negara wajib melindungi setiap keyakinan apa pun, termasuk keyakinan yang dikaitkan dengan Islam, seperti Ahmadiyah. Tapi elit negara itu takut terhadap umat kalau harus mengatakan demikian secara terbuka kepada publik. Mereka takut dinilai merusak Islam, dan takut dimusuhi umat Islam.
Ketakutan elit negara, yang umumnya awam dengan tafsir Islam, itu semakin menjadi-jadi karena hampir tidak ada ulama tandingan dari umat Islam yang berpengaruh untuk menyampaikan paham alternatif terhadap pandangan tentang Islam yang dinilai umum tersebut. Kita tahu ada sejumlah ulama atau intelektual yang menoleransi adanya perbedaan paham dalam Islam, termasuk yang berkaitan dengan akidah, karena mereka tahu bahwa perbedaan semacam itu punya sejarah yang panjang dalam tradisi Islam. Dan merupakan fakta historis, seperti contoh bagaimana pendukung Sayidina Ali dan para pendukung Sayidina Usman saling mengkafirkan, saling mengeluarkan masing-masing mereka dari Islam. Padahal mereka semua para pengikut setia Nabi. Mereka berebut pengaruh. Bukan soal paham agama betul.
Makanya ketika SBY hanya menanggapi dengan dingin dan terkesan ambigu. Sikap demikian adalah sikap yang tepat, meskipun seolah melontarkan ketidakpastian hukum. Bisa jadi karena SBY tak ingin adanya keberpihakan atau justru SBY sendiri yang memainkan peran, atau sudah tahu siapa yang berperan di balik FPI. Dengan demikian, SBY sebenarnya memahami bahwa umat Islam yang diklaim oleh Habib Rizieq itu hanya segelintir kecil orang saja. Tapi permasalahannya mengapa kepolisian seolah tak berdaya menghadapi FPI?
Contoh saja dalam setiap sweeping Klub malam yang diselenggarakan oleh FPI menjelang Ramadhan, memangnya semua klub malam di Jakarta kena sweeping? Dan apakah para polisi itu tidak mengetahui bahwa FPI akan menggelar sweeping? tentunya mereka lebih tahu ketimbang masyarakat biasa. Tapi mengapa polisi selalu telat datang, atau datang tapi dengan personel dan perlengkapan tidak memadai?
Tentunya karena persoalan bayaran, menghadapi FPI dengan menghadapi teroris jauh berbeda. Polisi lebih senang menghadapi teroris karena terus didanai Amerika, sedangkan menghadapi FPI yang didapat cuma luka memar dan fisik, atau bisa-bisa meninggal seperti bentrokan di makam Priuk. Tapi tetap saja SBY dan Kapolri hanya diam serta koar-koar di televisi, padahal tidak punya keberanian membubarkan ormas tersebut.
Orang-orang yang membela cara-cara kekerasan ala FPI, biasanya akan membalikkan arah pada kelompok atau aliran yang dituding sesat. Menurut mereka, justru aliran-aliran sesat itu yang harus dibubarkan karena telah menggunakan cara kekerasan telah memporak porandakan ajaran agama. Argumen berkedok agama ini sama sajak ketika FPI menggunakan istilah Terorisme Moral bagi pelaku pornografi dan selebriti yang tampil dengan pakaian yang memerlihatkan dada atas dan paha.
Istilah kekerasan menjadi dibolak balik, dipermainkan sisi semantikanya. Padahal FPI menggunakan cara-cara kekerasan agar mereka mendapatkan donasi, sumbangan, bantuan uang sebagai biaya hidup mereka. Justru dengan cara kekerasan simpati dari orang-orang yang sebenarnya mendukung diam-diam pun berdatangan. Kemudian mereka memberikan donasi karena mengira aksi FPI sebagai aksi heroik dalam romantisme abad-abad pertengahan di mana agama adalah sumber absolut yang mengatur pola hidup manusia dalam wilayah privat dan publik. Tapi ada pula yang sengaja mendonasi FPI dengan berkedok agamis, dan memanfaatkan gaya preman berjubah mereka saat beraksi. Sementara di sisi lain anggota-anggota FPI ini memang membutuhkan sumber pemasukan bagi mereka untuk survive, mengingat banyak dari mereka yang pengangguran atau berpenghasilan rendah.

Kupret Elkazhiem

We are born free, but continue to be taxed to death... Our existence is not because the gifts... But because of the freedom... Life is too freely by many choices... It is time for us to continue to fight, for the sake of existence, for the sake of freedom...


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Semoga Presiden SBY Tidak Ciut Nyalinya …



129755980230697613212975602341458613800

1297536720937518436

(tribunnews.com)

Seorang laki-laki sedang tidur sendirian di rumahnya. Sekitar pukul satu dini hari, dia mendengar suara-suara mencurigakan di luar kamarnya. Dia yakin itu pasti ulah pencuri. Dengan maksud untuk mengertak dan mengusir si pencuri dari rumahnya itu, laki-laki tersebut dengan suara keras dan digalak-kalakkan, berseru: “Siapa itu di luar!? Mau apa, hah!?”

Terdengar suara yang lebih keras dan galak: “Saya pencuri, mau mencuri barang-barang kamu. Mau apa, kamu!!”

Dengan suara perlahan laki-laki tersebut menjawab: “Tidak apa-apa, kok. Cuma tanya saja. Saya tidur dulu, yaaa ….”

Anekdot di atas mengilustrasikan tentang orang yang sok galak, sok berani, dan sok jago, yang ternyata ketika menghadapi orang yang berani dengannya, nyali aslinya langsung kelihatan. Nyalinya langsung menciut. Berbalik menjadi ketakutan. Membiarkan haknya diinjak-injak.

Ilustrasi dengan anekdot di atas mudah-mudahan sekali tidak mencerminkan apa yang sedang terjadi dengan Presiden SBY dengan perintahnya agar menindak tegas ormas-ormas dan kelompok massa yang suka melakukan aksi-aksi anarkis/kekerasan. Seru SBY, bilamana perlu dilakukan pembubaran atau pelarangan (Rabu, 9/2).

Mudah-mudahan SBY tidak mewakili “si laki-laki pemilik rumah” tersebut, dan ormas-ormas yang dijadikan sasaran tersebut bukan mewakili “si pencuri” tersebut.

Hal ini disebutkan berkaitan dengan perintah SBY tersebut, ternyata mendapat tanggapan balik yang secara terang-terangan menantang balik SBY, kalau sampai berani membubarkan mereka, merekalah yang akan balik melakukan makar menurunkan secara paksa SBY dari jabatannya sebagai presiden.

Pertama, datang serangan balik dari Ketua FUI, Muhammad al-Khaththath dalam acara “Apa Kabar Indonesia” di TV-One, 9 Februari. Yang dengan terang-terangan berseru kepada SBY, seorang presiden sah NKRI: bahwa jangan coba-coba mau membubarkan ormas seperti mereka. Tetapi sebaliknya, SBY harus membubarkan Ahmadiyah. Ultimatumnya, kalau sampai SBY berani tak melaksanakannya, mereka akan meng-Mesir-kan Indonesia. Tak lupa menyebutkan adanya sejumlah jenderal yang siap membekengi aksi makar tersebut, jika benar-benar dilakukan.

Kedua, datang serangan balik senada dari FPI. Juru Bicara FPI, Munarman, S.H.. pada, Jumat, 11 Februari lalu, dengan suara lantang menantang SBY; Jangan coba-coba membubarkan FPI. FPI tidak ikut serta dan bertanggung jawab dalam insiden di Cikeusik, Banten, dan Temanggung. Kalau sampai SBY berani membubarkan FPI, maka umat Islam Indonesia akan melakukan seperti apa yang terjadi di Tunisia.

“Kalau terus dihembuskan pembubaran ormas, maka, umat Islam sangat siap seperti yang terjadi di Tunisia. mem-Ben Ali-kan SBY karena ternyata dia lebih memilih berada di pihak yang bhatil. Jadi, perkataannya soal pembubaran itu, sama sekali tidak bermutu. Nggak nyambung jek.,” tantang Munarman.

Padahal omongannya sendiri yang tidak nyambung.

Atas dasar apa dia mengatasnamakan umat (Islam) yang katanya akan melakukan aksi paksa menurunkan Presiden SBY itu. Kenyataannya, mayoritas umat Islam yang tidak suka dengan perilaku mereka.

SBY tidak pernah mengatakan bahwa insiden yang terjadi di Cikeusik dan Temanggung itu melibatkan atau yang bertanggung jawab adalah FPI, kok, ge-er sendiri?

Benar-bernar pernyataan yang tidak bermutu.

Mudah-mudahan SBY tidak lalu berbalik ciut nyalinya, ketakutan dengan serangan-serangan balik yang tidak bermutu dan sama saja dengan hendak menyerang NKRI tersebut. Lalu pura-pura lupa dengan perintahnya tersebut, atau kembali bersikap lunak seperti yang sudah-sudah.

Kalau ini sampai terjadi sungguh teramat sangat memalukan dan konyol sekali. Sebuah negara besar yang bernama NKRI, yang didukung oleh 200 jutaan rakyatnya, dengan dikawal oleh Polri dan TNI, kokbisa keder nyalinya ketika hanya diserang balik oleh ormas-ormas ala preman seperti itu?

Hal ini sempat dikhawatirkan menjadi kenyataan, ketika SBY dalam merespon serangan balik kepadanya itu bersikap lunak, terkesan malah jadi takut sendiri.

Di Atambua, 12/02, dalam acara wawancara dengan SCTV, SBY memberi tanggapannya dengan mengatakan, kondisi di Indonesia berbeda dengan di Mesir. Dia menyatakan prihatin ada pihak yang mau menghendaki rakyat Indonesia menggulingkan presidennya, seperti di Mesir. Kok Cuma prihatin?

“Tidak semudah itu lantas Indonesia pasti akan menjadi Mesir. Termasuk yang mengancam saya, awas Indonesia kita Mesir-kan! Jangan ancam-mengancam lah. Kondisinya berbeda …” kata SBY.

SBY seharusnya sadar bahwa sama atau tidak kondisi Indonesia dengan Mesir, bahwa kemungkinan rakyat yang sudah kehabisan kesabarannya terhadap sikap pemerintah yang selalu lemah, dan penuh korupsi itu, bisa saja membuatnya turun secara paksa oleh rakyatnya.

Bukan karena rakyat mau diperintah atau setuju dengan ormas sejenis FUI dan FPI, tetapi karena sebaliknya. Yakni justru karena SBY ternyata terus saja bersikap lunak, tak berdaya menghadapi ormas-orams sejenis itu, yang sudah sejak lama meresahkan dan membuat publik muak.

Belajarlah dari sejarah, kalau tidak, sejarah akan menghukum anda!

Harapan kita bahwa SBY akan tetap tegar, tidak ciut nyalinya menghadapi serangan balik tersebut.

Sebaiknya, seperti usulan banyak pihak. Pembubaran tidak efektif, yang efektif adalah setiap kali ada aksi-aksi kekerasan tersebut, aparat langsung harus bertindak keras. Apabila masih saja ada aparat yang bersikap lemah, atasannya langsung dicopot dan dikenakan sanksi jabatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti yang telah dilakukan Kapolri Timur Pradopo, yang dalam insiden di Cikeusik, dan Temanggung itu telah mencopot Kapolda dan Kapolres di wilayah tersebut.

Dan di pihak TNI, telah mencopot Komandan Distrik Militer (Dandim) 0706 Temanggung.

Untuk kali ini, dua jempol buat Bapak Kapolri dan TNI.

Harus diingat pula bahwa ancaman FUI/FPI untuk menggulingkan Presiden SBY, sesungguhnya adalah juga ancaman untuk menggantikan ideologi negara.

Harapan bahwa pihak SBY akan tetap tegar, untungnya masih tetap ada. Ketika keluar pernyataan terbaru dari pihak Istana, seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, seperti yang dikutip Tribunnews.com, Sabtu, 12/02.

Kata Daniel, negara tidak takut untuk membekukan, sampai membubarkan ormas-ormas yang hanya membuat keresahan.

“Saat ini yang dilakukan pemerintah adalah menyeret para pelaku tindak kekerasan secara hukum, diseret ke pengadilan,” katanya.

Tragedi berdarah di Cikeusik, Banten serta kerusuhan yang terjadi di Temanggung, Jawa Tengah, kata Daniel, adalah puncak dari kesabaran pemerinah. Oleh karena itu, sambungnya, siapapun para pelaku kekacauan yang terbukti secara hukun harus ditindak. Daniel menyiratkan, negara sudah tak sabar membubarkan ormas yang bertindak anarkis namun masih terlindungi oleh situasi.

Menanggapi serangan balik FPI, Daniel memberi peringatan keras: Jangan berani coba-coba berbuat makar. Negara dengan cara apapun, bersikap tegas untuk menyelamatkan NKRI.

“Semua, tanpa kecuali. Sekarang ini sudah cukup jelas, organisasi-organisasi mana yang gemar lakukan aksi-aksi kekerasan dan meresahkan. Waktunya, bukan perang-kata-kata lagi, tapi tindakan tegas. Jangan coba-coba bertindak makar, negara akan tegas melakukan tindakan,” tandas Daniel.

Daniel mengungkapkan, peristiwa demi peristiwa kekerasan antar agama yang terjadi sekarang ini, terakhir dua aksi kekerasan di Cikeusik Banten dan Temangggung Jawa Tengah, membuat pemerintah harus bersikap tegas. Dan pemerintah, tak akan bersikap lunak meski ada gertakan dari Munarman.

“Kebijakan dasar yang dilakukan pemerintah adalah menghentikan segala kekerasan yang terjadi. Menyeret para pelakunya ke pengadilan. Negara tak akan surut sikapnya hanya atas gertakan Munarman,” tandas Daniel.

Kekerasan harus segera dihentikan. Apalagi, Presiden SBY sudah memberikan pesan tunggal enough is enough. Cukup sudah kekerasan.

“Presiden tegas, yang harus diselamatkan adalah republik ini,” katanya lagi.

Daniel kemudian menyarankan kepada Munarman untuk sebaiknya berkaca diri atas ucapan nya. Meski hanya dianggap gertak sambal saja, namun, pernyataannya tetap dianggap tidak beretika sebagai seorang warganegara kepada presidennya.

“Tak bisa kemudian mendikte presidennya. Jangan beradu nyali dengan negara, semua ancaman akan dihadang dengan cara apapun,” tegas Daniel lagi.

Demikian kutipan berita dari Tribunnews.com, Sabtu, 12/02/2011.

Sekarang, seperti yang dinyatakan Daniel Sparingga: sekarang, yang diperlukan publik adalah bukti, bukan perang kata-kata.

Bukan pula ancam-mengancam, bukan pula sekadar pernyataan demi pernyataan yang klise.

Sekali lagi, harus diingat pula bahwa ancaman FUI/FPI untuk menggulingkan Presiden SBY, sesungguhnya adalah juga ancaman untuk menggantikan ideologi negara.

Kalaupun terpaksa harus memilih antara SBY, ataukah FPI/FUI. Saya tentu akan memilih SBY!

Waktulah yang akan memberi bukti kepada kita, siapa yang cuma bisanya main gertak sambal saja. Siapa yang sesungguhnya punya nyali, dan siapa yang tidak. ***

http://www.tribunnews.com/2011/02/12/istana-jangan-coba-coba-makar-ke-sby-boediono

http://www.tribunnews.com/2011/02/12/istana-tak-sabar-bubarkan-ormas-pembuat-resah


Daniel H.t.

Hobby membaca, nonton film, makan di luar (mulai dari warung kaki lima sampai resto bintang lima). Berasal dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Foto: Salah satu pemandangan matahari terbenam (sunset) di Fakfak yang tidak kalah dengan di Bali.


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Century-Gate Rubah Peta Pemerintahan Indonesia



1297419779398185411
Century Bank/foto google.com
Column
Yaa, sangat prihatin bila seorang Alanda Kariza akhirnya ramai-ramai disebut-sebut sebagai blogger yang berusaha membela ibundanya lewat tulisan yang sampai kini mencuri simpati para pembaca blogsitus. Saya pribadi melihat tulisan Alanda Kariza dari sisi positip, yaitu curhat seorang anak untuk permasalahan ibundanya. Hal itu wajar bukan. Apalagi dalam jaman modern masa kini dimana jejaring sosial semacam situs blog pribadi, FB, FS dan lain lain menyediakan wahana untuk ini. Yaitu tempat untuk menyampaikan aspirasi pemikiran, perasaan dan sebagainya. Jadi saya melihat tidak ada salahnya Alanda Kariza menulis demikian. Itulah keprihatinan seorang anak terhadap orang tuanya.  Tidak ada satu anak didunia ini yang rela melihat orang tuanya menjadi korban dari ketidak adilan. No one !.
Kembali kepada permasalah Bank Century yang kini sudah menjadi skandal nasional di Indonesia ini, yang penyelesaiannya ternyata “merubah tata politik Pemerintah di Indonesia”.  Century -Gate tepatnya memang telah menarik nama Wapres pak Boediono dan mantan Menkeu Sri. M menjadi figur kolosal yang disebut-sebut sebagai yang terlibat didalamnya.
Padamulanya pak Boediono yang pada waktu itu masih memegang jabatan sebagai Gubernur BI tahun 2008 menghimbau masyarakat agar tidak termakan isue-isue atau gonjang-ganjing sekitar BI yang mengalami “gagal kliring”. Beliau menyampaikan itu hanya rumor yang bisa menyesatkan kepercayaan masyarakat kepada Bank bahkan mengancam stabilitas perekonomian negara sehinga negara akan mengalami kerugian. Detiknews 14/nov.2008.
Memang keterlambatan penyetoran kliring, kekalahan kliring dan gagal kliring semua bisa terjadi pada aktifitas Bank manapun juga. Dan memang masalah ini masalah yang wajar. Lalu apa yang salah sehingga gagal kliring dari Century Bank ini akhirnya berdampak skandal nasional sampai detik ini, bahkan kasusnya sampai mengorbankan Menkeu Sri. M  mengundurkan diri?. Bukankah pak Boediono pada waktu itu sudah menyatakan bahwa gagal kliring akhirnya sudah normal kembali. Jadi gagal kliring pada Century kala itu karena kesalahan tekhnis yaitu ”keterlambatan penyetoran prefund”. Demikian sudah dijelaskan oleh pak Boediono.
Sebenarnya tugas BI adalah juga sebagai ”pengawas” untuk permasalahan pada Bank. Dan kalau sampai sebuah Bank tidak bisa lagi mengatasi masalah seperti failit/bangkrut, maka Pemerintah akan mengambil alih kendala. Akibat kesalahan tekhnis ini banyak nasabah Bank yang tidak bisa  menarik uangnya pada mesin ATM, untuk mengambil dana mereka harus ke teller Bank dan itu juga dengan jawaban dana belum bisa dikeluarkan dan entah sampai kapan bisa dikeluarkan. Padahal Nasabah berhak akan uang simpanannya sendiri. Akhirnya timbullah kepanikan para nasabah Bank Century, mereka berduyun-duyun akan memindahkan saja dananya kepada Bank lain untuk keamanan.
Sekarang kalau Bank Century sedang mengalami gagal kliring 13 nov.2008 kemudian mendapat bantuan dari Bursa saham. Dan tanggal 14 nov.2008  Bank sudah bisa ikut kliring lagi. Tanggal 24 nov.2008 masalah Bank Century kemudian di take-over oleh Pemerintah dengan diberikan pengucuran dana sekitar Rp.6,76Triliun dari LPS/Lembaga Penjamin Simpanan. Dana Rp.6,76Triliun itu hanya diterima oleh Bank Century sebanyak Rp.5,86Triliun. Pertanyaan kita, kemana Rp.900Milyar ?. Muncul rumor bahwa Bank Century dirampok oleh Robert Tantular. Kalau Robert Tantular merampok Century pada tanggal 25 nov.2008, mengapa  bail-out sudah dilakukan tanggal 24.nov.2008?.
Sepertinya Menkeu Sri.M yang pada waktu sebagai ketua KSSK/Komite Stabilitas Sistim keuangan tidakmembaca dengan benar surat dari BI kepadanya, atau sengaja tidak membaca. Surat BI untuk beliau berisi keterangan naiknya CAR dari 2% menjadi 8% yaitu Rp.632Miliar.  Dan lampiran surat mencantumkan biaya likuiditas Rp.5,74Triliun. Dengan demikian total biaya yang dibutuhkan adalah Rp.6,372Triliun. Kepada Pansus Angket  DPR pada tanggal 12 januari 2008 Sri Mulyani hanya menyebut bertanggung jawab Rp.632Miliar. Lalu kemana Rp.5,74Triliun-nya?.  Inilah yang menjadi polemik sampai detik ini. Inilah yang Pemerintah tidak bisa menyelesaikannya sampai detik ini. Dan inilah yang sampai saat ini lembaga yudicial berusaha untuk melindungi oknum-oknum tertentu agar kasus ini tidak terbuka. Dan cara inilah yang akhirnya dianggap oleh banyak orang sebagai tindakan yang tidak adil karena korban yang dijebloskan adalah orang-orang yang justru tidak seluruhnya bersalah.
Entah Sri Mulyani tidak baca surat lampiran dari BI, entah BI yang menghilangkan surat, entah kedua-duanya membuat kesalahan tekhnis yang mengakibatkan fatal. Hanya Tuhan yang Maha Tahu yang mengetahuinya.
Kini kesalahan tekhnis itu merembet mencederai beberapa karyawan termasuk salah satunya ibunda Alanda Kariza, yaitu Arga Tirta Kirana yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala Divisi Corperate Legal Bank Century, yang kemarin tanggal 10/feb.2011 hadir di Pengadilan Jakarta Pusat terkait kasus Bank Century. Arga mempertanyakan tuntutan kepada dirinya 10 tahun penjara dan denda Rp.10Miliar yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pengucuran dana kasus Bank Century.
Curhat Alanda Kariza tentang ”ketidak adilan” mengapa ibundanya terkena tuduhan 10 tahun penjara dan denda Rp.10Miliar, sedangkan orang lain yang juga terkait dengan kasus yang sama yaitu Robert Tantular hanya dituntut 8 tahun penjara dan Rp.50Miliar denda. Robert Tantular adalah salah satu pemegang saham pada Bank Century.
Yang bisa kita renungkan pada kasus ini adalah, sejak pak Boediono dan mantan Menkeu Sri M disebut-sebut sebagai orang-orang yang terkait, tetapi mereka masih bebas bergentayangan, bahkan yang satu masih duduk tenang memerintah negara ini sebagai Wakil Presiden sedangkan yang satu sudah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menkeu, bahkan kini sejak juni 2010 menduduki posisi barunya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dimana keadilan itu?.
Sekali lagi kita menulis ramia-ramai  dimanakah keadilan itu?
Untuk siapakah keadilan itu?, untuk rakyat kecilkah atau untuk mereka yang berpengaruh karena jabatan dan status?.
Yang jelas, kasus bail-out Bank Century akhirnya merubah tatanan politik Pemerintahan Indonesia. Pemerintah lewat lembaga yudicialnya seperti ikut aktif untuk menyembunyikan kasus ini dari rakyat. Pemerintah telah membuat kasus Bank Century semakin tidak transparan. Bisa disimpulkan penelanjangan kasus Bank Century akan mencemari ”azas opportunitas”, azas kepentingan untuk orang banyak. Sebab itu Pemerintah sampai saat ini masih terus berkilah untuk tidak membuka secara transparan siapa saja yang bertanggung jawab secara benar dibalik kasus Bank Century. Yang trenyuhnya Pemerintah justru harus mencari tumbal orang yang harus dikorbankan, untuk melindungi figur tertentu.
Kasus bail-out Bank Century telah merubah lembaga yudicial di Indonesia menjadi lembaga ”jagal” yang tidak berpihak kepada kepastian hukum. Karena istilahnya siapa yang bisa membeli ”dewi keadilan berpedang tajam dan tertutup matanya”, adalah berhak menikmati kebebasan. Kekebasan yang semu. Karena dimata Tuhan yang bersangkutan masih harus menyelesaikan ”perkara abadi antara dia dan Tuhannya”.
Kepercayaan rakyat Indonesia terhadap kinerja lembaga yudicial tidak ada lagi. Sudah sirna. Hal ini merembet kerelung-relung birokrasi lainnya. Gara-gara keadilan bisa ditukar dengan kekuatan / kekuasaan baik status dan finansial, maka setiap pelaku /koruptor dinegara ini sudah bisa membeli kebebasan. Lembaga yudicial kita telah menjadi lembaga yang impotent. Prihatin sekali.
Gara-gara Century-Gate, Pemerintah Indonesia telah kehilangan kepercayaan rakyatnya. Lihatlah kerusuhan dan demonstrasi dimana-mana. Intinya hanya satu. Pemerintah Indonesia tidak lagi mempunyai dua kaki untuk berpijak kepada The Good Gouvernance. Pemerintah Indonesia telah menggadaikan konstitusi dengan birokrasi carut marut. Itu yang harus diakui. Tidak ada lagi keseimbangan. Sebab itu logis rakyat memberontak dan mencari dimanakah keadilan itu?.
————————————-oOo
Salam hukum berlaku untuk siapa saja - tidak pandang status, ras dan kekuasaan @Della Anna
-da11022011venlo-

Della Anna

...... seorang columnis ..... berbagi dalam bentuk tulisan


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


FPI Mengancam, SBY Tiarap!



Pernyataan keras Presiden SBY yang memerintahkan pembubaran Ormas yang  berbuat anarkis, meresahkan, merusak dan membunuh telah  mendapat tentangan dan perlawanan lebih keras. Adalah Fron Pembela Islam (FPI) yang secara terang-terangan  menantang dan mengancam kepada Presiden SBY jika berani membubarkan Ormas berlabel agama  ini.
Ancaman itu disampaikan Juru Bicara FPI Munarman yang akan menggulingkan Presiden SBY jika pemerintah akhirnya membubarkan Ormas ini. FPI menilai bahwa pembubaran Ormas Islam adalah tindakan batil sehingga SBY bisa di Ben Ali-kan seperti di Tunisia.
Itulah reaksi keras FPI terhadap  pernyatan SBY yang akan membubarkan Ormas anarkis. Tapi sungguh sangat disayangkan, Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha justru menanggapi ancaman tersebut dengan sangat lemah, normatif dan terkesan bertiarap dengan menyatakan bahwa pernyataan SBY tidak hanya ditujukan kepada FPI yang selama ini dikenal berwatak keras, tetapi berlaku untuk semuanya yang melakukan perbuatan anarkis.
Pernyataan Jubir Kepresidenan itu menunjukkan bahwa pernyataan SBY tidak setegas tekad yang ingin diwujudkan. Hal ini terbukti ketika ada Ormas yang selama ini sering berprilaku keras  berani terang-terangan menentang dan mengancam Presiden, justru pihak istana mulai melemah dan tiarap.
Itulah pernyataan Istana yang sungguh sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan ditengah penantian publik untuk membuktikan sikap tegas Presiden SBY dalam menegakkan hukum dan kebenaran. Kenyataan ini Ibarat meniup terompet ketika ular yang dicari sudah keluar dari sarangnya ternyata sang peniup justru lari   terbirit-birit karena takut terhadap gigitan ular yang mengancamnya.
FPI pasti tertawa geli dan terbahak-bahak mendengar pernyataan Jubir Presiden Yudhoyono tersebut. Padahal bisa saja pernyataan FPI itu tidak serius dan sekedar menekan SBY yang ternyata cukup gentar dan melemah. Dengan sikap pemerintah yang cenderung mel;emah ini, maka Ormas yang berwatak anarkis akan tetap melanjutkan gerakannya untuk menggangu ketertiban umum, merusak  dan menakut-nakuti masyarakat.
Pernyataan Jubir Istana itu juga menjadi bukti bahwa Presiden SBY menjadi sosok pemimpin yang lemah, kata-katanya tidak berdaya serta mudah gentar  jika digertak. Pemimpin lemah inilah yang membuat persoalan demi persoalan terus menumpuk, direkayasa dan akhirnya bisa menjadi bom waktu yang tidak bisa dikendalikan lagi.
Ancaman FPI dalam konteks keselamatan hidup berbangsa dan bernegara harus disikapi secara serius. Negara tidak boleh kalah dengan gerakan-gerakan anarkis yang bernuansa kriminal dengan  membonceng kesucian ajaran agama.   Kekalahan negara dalam menghadapi gerakan kelompok-kelompok anarkis adalah sebagai wujud pengkianatan terhadap amanat konstitusi.
Pemerintah mestinya  mengkaji secara mendalam;  mengapa FPI menjadi sangat tersinggung dan tersengat dengan pernyataan Presiden SBY. Ketersinggungan ini terjadi karena pernyataan Presiden secara langsung “menohok” keberadaan FPI yang selama ini  berulah meresahkan dan sering berbuat kekerasan untuk memaksakan kehendaknya.     
Untuk membuktikan eksistensinya, akhirnya FPI bersikap reaktif dan balik mengancam Presiden SBY. Persaoalan yang patut dicurigai adalah bahwa pernyataan SBY tentang pembubaran Ormas sama sekali tidak menyebut salah satu Ormas, termasuk FPI tetapi mengapa Ormas ini merasa menjadi sasaran tembak?
Sebagai rakyat kita sangat malu jika Presiden akhirnya melemah menghadapi ancaman yang dilakukan FPI. Adanya ancaman tersebut mestinya membuat pemerintah semakin serius dan tidak mengenal kata “kompromi” untuk segera bertindak membubarkan ssemua Ormas yang terbukti anarkis, apapun resiko politik yang akan diahadapi.
Tindakan tegas itu masih mungkin dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap Presidennya yang terlihat lemah. Presiden SBY juga harus menujukkan bahwa kata-katanya masih memiliki daya kesaktian untuk “memaksa” anak buahnya mewujudkan instruksinya. Hal ini penting dikembalikan, karena selama ini banyak pernyataan dan instruksi SBY yang justru diabaikan  para Menteri dan orang-orang terdekatnya.
Kita sungguh prihatin ketika FPI Mengancam,  SBY justru melemah dan tiarap. Kita tentu tidak rela jika Presiden sebagai simbol kehormatan negara terus diperolok-olok oleh pihak-pihak yang berkepentingan merusak dan memecah belah keutuhan bangsa. Kita tidak butuh Presiden yang mengalami impotensi kepemimpinan, rakyat lebih butuh sosok tegas dan keras dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
Ketika Presiden mulai diancam oleh Ormas adalah bukti bahwa kepemimpinan nasional saat ini sangat lemah dan mengkawatirkan. Jangan sampai negara kalah dan disandera oleh kelompok-kelompok  kekuatan dalam masyarakat yang akhirnya menjadi bibit nyata terjadinya disintegrasi bangsa.
Karena itu, SBY harus bangkit dan kembali menyatkan perang terhadap ormas anarkis karena rakyat masih berada  dibelakangmu. Jangan biarkan  mayoritas rakyat akhirnya kehilangan kesabaran untuk menghakimi petulangan Ormas anarkis dengan cara-cara anarkis pula!
Jika itu yang terjadi, maka SBY telah mengalami  kegagalan kepemimpinan secara total sehingga tidak bisa diteruskan keberadaannya sebagai pemimpin nasional karena tidak mampu melindungi keselamatan seluruh rakyatnya dan gagal menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa.

Aly Imron Dj

Penggiat LSM untuk Transparansi dan Demokrasi, Penulis Buku dan Penulis Lepas di Berbagai media massa. -Sampaikan kebenaran walaupun terasa pahit. Lihatlah apa yang ditulis, jangan lihat penulisnya.


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


FPI Ancam Gulingkan SBY, Begitu Lemahkah Lembaga Kepresidenan?



Genderang perang sudah ditabuh oleh FPI, lewat sebuah reportase Tempointeraktif.com Jum’at (11/2/2011) juru bicara Front Pembela Islam, Munarman, menegaskan bahwa pihaknya siap menggulingkan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Aksi penggulingan dilakukan jika Yudhoyono berupaya membubarkan FPI sebagai organisasi masyarakat.
“Jika FPI hendak dibubarkan, kita akan menghimpun tenaga untuk mencegahnya, bahkan menggulingkan SBY,” kata Munarman saat dihubungi kemarin. Munarman mengungkapkan, jika rencana pembubaran itu diteruskan, FPI akan menjadikan Yudhoyono laiknya Zine al-Abidine Ben Ali, Presiden Tunisia yang terguling. Dan, “Indonesia akan jadi seperti Mesir,” kata dia.
Namun anehnya sebuah tantangan dari FPI tersebut ditanggapi dingin oleh juru bicara kepresidenan
tempointeraktif.com
Julian Aldrian Pasha. Jubir presiden ini malah menghimbau bahwa FPI atau ormas lainnya tidak harus merasa bahwa pernyataan SBY untuk pembubaran Ormas yang mengedepakan kekerasan, ditujukan kepada mereka. “Pernyataan Presiden berlaku universal bagi semua organisasi, apapun bentuknya, siapapun orangnya. Itu peringatan keras Presiden agar tidak teradi lagi keonaran yang menelan korban jiwa.” ungkap Julian Aldrian Pasha (Koran tempo, 11/2/2011).
Dalam konteks komunikasi politik pernyataan Jubir Presiden ini sangat lemah dinilai dari strategi negosiasi. Sedangkan pernyataan FPI lewat jubirnya Munarman mempunyai poin nilai lebih tinggi. Sebuah pernyataan umum dari Presiden SBY, malah dijawab sebuah gertakan keras untuk Menggulingkan Presiden SBY. Weleh-weleh apa dunia ini sudah terbalik-balik ya, sebuah Negara yang berdaulat yang bernama NKRI, bisa diancam-ancam oleh seorang Jubir Ormas, begitu lemahkah lembaga Kepresidenan?
Twitter:  @rofiq70

Arofiq

Nama lengkap arofiq biasa dipanggil rofiq, kenapa di kompasiana Username URL-nya menggunakan inisial rofiq70, ya karena sudah terlanjur dan sekedar memberi tanda lahir di tahun 1970, maksudnya biar nggak bandel lagi karena umurnya udah semakin tua……hehehe. Pernah menjadi wartawan majalah remaja dan mode 13 tahun yang lalu. Sekarang berkiprah di dunia per-konsultan-an bidang IT, energi dan manajeman, tapi bukan konsultan yang diplesetkan menjadi koncone setan lho…….


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Anarkisme Marak, Saatnya SBY Bertindak Sebagai Kepala Negara !




129723709299202850
TRIBUNJOGJA.COM/KRISNA SETYA SUMARGO
Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan (Wikipedia).
Selama ini kita lebih mengenal presiden sebagai kepala pemerintahan yang merupakan pemimpin dari perangkat pemerintahan yang direpresentasi pada bagian dari kementerian negara kepada kementerian-kementerian yang ada pada kabinet. Di sini presiden sebagai kepala birokrasi/ aparatur negara, sebagaimana diatur berdasarkan konstitusi negara dan perundang-undangan negara menjalankan kebijakan dalam negeri. Itulah tugas sebagai kepala pemerintahan.
Sementara sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari perangkat negara pada kementerian-kementerian Negara. Sebagai kepala negara, presiden mempunyai hak yang lebih luas lagi, disamping sebagai kepala birokrasi/ aparatur negara, presiden juga mewakili negara ke luar negeri sebagai kepala Negara.
Secara lebih spesifik tugas sebagai kepala Negara adalah:

1.Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi.
2. Mangangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR.
3. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.
4. Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA / Mahkamah Agung.
5. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR.
6. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut.
7. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang- Undang.
8. Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
9. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan negara dan atau mengharuskan adanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR.
10. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU.
11. Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
12. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih DPR atas dasar pertimbangan DPD.
13. Membentuk dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberi nasehat dan pertimbangan untuk Presiden yang diatur oleh UU.
14. Membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.
15. Mengesahkan RUU / Rancangan Undang-Undang yang disetujuai bersama-sama DPR agar dapat menjadi Undang-Undang secara penuh.
16. Mengajukan Rangcangan UU / Undang-Undang APBN untuk dibahas bersama DPR agar bisa menjadi Undang-Undang.
17. Menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang / Perpu dalam keadaan yang genting dan memaksa.
18. Mengangkat dan memberhentikan anggota KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
Dengan makin maraknya anarkisme di masyarakat, maka presiden harus segera mengambil tindakan yang benar-benar tegas untuk meredam aksi anarkis tersebut, agar tidak menjalar ke daerah lain. Presiden memegang mandat rakyat disamping sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara. Seperti dalam tugas dan wewenang sebagai kepala Negara, maka presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AU/ Angkatan Udara, AD/ Angkatan Darat dan AL/ Angkatan Laut, dan dalam kondisi yang sangat genting presiden berwenang menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang- Undang.
Mungkin keadaan kita belumlah pada kondisi yang sangat genting, sehingga presiden sebagai kepala Negara belum saatnya menyatakan keadaan bahaya, namun kalau anarkisme yang menyangkut SARA ini dibiarkan lebih lanjut, maka kondisi yang sangat genting itu akan segera datang. Dan mungkin kita semua akan menyesal untuk selama-lamanya, karena Presiden sebagai kepala Negara terlambat untuk bertindak TEGAS !
Twitter: @rofiq70 Arofiq
Nama lengkap arofiq biasa dipanggil rofiq, kenapa di kompasiana Username URL-nya menggunakan inisial rofiq70, ya karena sudah terlanjur dan sekedar memberi tanda lahir di tahun 1970, maksudnya biar nggak bandel lagi karena umurnya udah semakin tua……hehehe. Pernah menjadi wartawan majalah remaja dan mode 13 tahun yang lalu. Sekarang berkiprah di dunia per-konsultan-an bidang IT, energi dan manajeman, tapi bukan konsultan yang diplesetkan menjadi koncone setan lho…….


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Tidak ada yang dipercaya lagi dan rakyat harus bertindak



Masyarakat indonesia terus dibohongi oleh pakar - pakar politik yang hanya mementingkan partai tertentu katakanlah partai demokrat dan partai golkar karena kedua partai itu tidak lagi merealisasikan aspirasi rakyat tetapi malah lebih menutupi kebusukan atau koreng yang ada di tubuh partai tersebut. Sebut saja partai demokrat karena sewaktu pak SBY menang dalam pemilihan presiden yang kedua diindikasi adanya kecurangan di tubuh KPU sehingga permasalahan tersebut dialihkan ke masalah baru yang namanya masalah century. Sedangkan partai golkar lebih menjadi ” ular berkepala dua ” karena disatu kepala partai golkar bermuka manis di depan rakyat sedangkan di kepala yang kedua partai golkar bukannya merealisasikan aspirasi rakyat melainkan mencari kesempatan dalam kesempitan karena partai golkar yang diketuai abu rizal bakrie tahu mengenai kebusukan pemerintahan pak SBY sehingga partai golkar yang diketuai ichal ini kepingin juga berbuat salah yaitu menghambat pembayaran pajak.
Oleh karena itu semua elemen bangsa baik itu masyarakat, hakim, jaksa, kepolisian tidak bisa menuntaskan semua perkara - perkara lama yang sudah hamil tua dan suatu saat akan meledak. Jelas disini rakyat tetap menjadi korban dalam kebohongan semua dari permasalahan yang ada.
Untuk itu rakyat tidak bisa lagi tinggal diam karena sudah jelas dan nampak penipuan - penipuan yang ada telah membuat rakyat menjadi sengsara apalagi dengan adanya tangisan presiden secara halus untuk minta dinaikkan gaji itupun merupakan wacana real yang mustahil karena itu cuma merupakan bahan pemberitaan di media massa saja agar permasalahan yang sebenarnya tidak tampak.
Tha Syu
Dengan tulisan maka dunia akan dapat berubah


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Keadilan, Kebaikan dan Seni dalam Memerintah




Menurut Plato, sebagaimana diterjemahkan oleh Jowett dalam The Web of Government (Mac Iver:1985), bahwa keadilan, kebaikan dan seni dalam memerintah adalah variabel besar yang mesti dipenuhi oleh setiap aktor pemerintahan. Bahkan menurutnya, jauh lebih berbahaya jika para pelaku pemerintahan kehilangan sensifitas terhadap nilai-nilai keadilan dan kebaikan dibanding seni memerintah itu sendiri. Pemaknaan terhadap prinsip keadilan dan kebaikan dalam pribadi seorang pemerintah jauh lebih penting dibanding seni memerintah itu sendiri yang dapat dipelajari lewat pengetahuan dan pengalaman. Keadilan seorang pemerintah penting, sebab ia menjadi jaminan bagi kenyamanan dan kewajaran hidup bersama dalam suatu pemerintahan. Keadilan menjamin terpenuhinya kebaikan bersama, dimana setiap orang dapat merasakan manfaat atas kepemimpinan pemerintahan sesuai proporsinya masing-masing. Dalam batasan filosofinya, keadilan bermakna terhadap sesuatu yang sama diperlakukan secara sama, dan terhadap sesuatu yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Menyamakan gaji Presiden dengan gaji seorang Kepala BKD di satu pemerintah daerah adalah pengingkaran akan makna filosofi dimaksud. Tetapi membagi roti pada dua orang miskin yang setara kondisinya, baik umur dan kebutuhannya bukanlah sebuah pelanggaran etis terhadap keadilan. Artinya, keadilan secara fungsional berperan menciptakan kebaikan sesuai karakteristiknya, sedangkan keadilan secara formal menciptakan kebaikan secara merata.
Keadilan merupakan nilai penting yang selalu diingatkan oleh Tuhan dan para Nabi kepada manusia. Contoh paling konkrit ketika seorang Muslim mengakhiri khotbah Jumat kedua, para khotib selalu mengingatkan innallaha ya’ murukum bil adil wal ikhsan, (sesungguhnya Tuhan memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berlaku baik). Tampaknya, jauh sebelum Plato merenungkan tentang keadilan dan kebaikan, firman Tuhan menjadi inspirasi awal bagi mereka. Bagi kita, memperjuangkan keadilan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Seorang pemimpin paling strategis mengupayakan terpenuhinya nilai keadilan dimaksud. Dan untuk semua usahanya, Tuhan menyediakan fasilitas se-kapling surga bagi pemimpin yang mampu berbuat adil. Bagi sekelompok orang yang ingin menjadikan keadilan sebagai fondasi utama kesejahteraan, mereka membentuk partai keadilan. Bahkan, para agamawan yang ingin membuktikan apakah keadilan itu bisa diwujudkan atau tidak, seringkali menjadikan alasan keadilan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa mereka mau beristri lebih dari satu. Betapa pentingnya keadilan tersebut, maka pemerintah mendekatkan sarana untuk mencari keadilan dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.
Soal bagaimana agar keadilan tersebut dapat dicapai bergantung pada seberapa kuat seseorang memperjuangkannya. Kita tau, sangat sedikit keadilan yang dapat mereka peroleh sekiranya tak diimbangi oleh kekuatan lain seperti finansial, untuk memperoleh keadilan yang setinggi-tingginya. Ketika pemimpin pemerintahan memahami makna penting dari kebaikan untuk pada akhirnya menciptakan kebaikan bersama, maka langkah berikutnya adalah bagaimana mengoperasionalisasikannya dilapangan? Disinilah perlunya seni dalam menjalankan pemerintahan (the art of government).
Seni dalam memerintah seringkali tak masuk dalam kurikulum ajar bagi Mahasiswa yang duduk di bangku kuliah politik, apalagi pemerintahan. Ia lahir seiring dengan matangnya pemahaman seseorang tentang semua ilmu yang dipelajari. Seni memerintah lahir dari hasil tangkapan semua jenis panca indra. Ia bisa lahir dari hasil kedipan mata, pendengaran yang peka, diskusi yang panjang, penciuman yang tajam, serta insting yang kuat. Kolaborasi dari berbagai macam ilmu tadi menghasilkan seni memerintah yang dapat dipraktekkan. Demikianlah mengapa seorang dokter gigi bisa menjadi kepala daerah yang berhasil di Kabupaten Jembrana atau Kota Bontang. Semua dimulai dari pencapaian makna keadilan dan kebaikan bersama, sehingga dengan sendirinya mendorong mereka menemukan strategi implementasi yang efektif untuk mengalirkan semua gagasan cemerlang dilapangan pemerintahan. Mereka yang mencoba mengadu nasib sebagai pemimpin pemerintahan, penting untuk memperjelas pandangan matanya dengan obat tetes mata (vision), supaya jelas apa yang hendak dicapai lewat visi dan misi dalam sekali masa jabatan. Mereka juga harus membersihkan kuping setiap hari dengan kapas (cotton bud), supaya terbiasa mengembangkan kepekaan yang nyata kalau tak ingin dibilang budek sebagai pemerintah. Merekapun harus banyak melakukan diskusi panjang, dimana saja dan kapan saja, supaya mampu menangkap dan menjawab setiap keluhan dan pertanyaan masyarakat.
Keengganan pemerintah dalam membangun diskusi dengan rakyat menunjukkan ketakutan yang berlebihan terhadap kritik masyarakat atas apa yang telah, sedang akan diperbuatnya. Ini juga mengindikasikan terbentuknya karakter pemimpin otoritarianisme. Dan gejala semacam ini banyak terjadi di seantero pemerintah daerah yang lagi mabuk otonomi. Mereka seyogyanya memiliki penciuman yang tajam, agar tau dimana rakyatnya yang hanya makan ubi kayu, jagung, sagu atau bahkan tak sanggup makan sehari tiga kali. Masalahnya, kemampuan pemerintah menggunakan penciuman yang tajam lebih pada upaya mengamankan pemerintahan dan mencegah kudeta, sehingga masyarakat yang tak bersalah kadang menjadi korban penghilangan dan penculikan.
Di daerah, para kepala SKPD menjadi instrument untuk memperluas penciuman kepala daerah, supaya bisa menghukum sejumlah birokrat yang dinilai melakukan aktivitas insubordinasi. Mereka semestinya memiliki insting yang kuat, agar setiap kebijakan semaksimal mungkin memberi faedah sebesar-besarnya, dan sebisa mungkin mengurangi dampak yang merugikan orang banyak. Kemampuan memadukan keseluruhan fungsi panca indra diatas dasar-dasar keadilan dan kebaikan menjadi satu kekuatan dalam memerintah, inilah yang saya sebut seni memerintah. Sayangnya, sedikit diantara banyak kepala daerah yang memiliki gagasan keadilan dan kebaikan bersama, apalagi seni memerintah seperti itu.
by M. Labolo


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Janganlah Tersinggung Diberi Koin Uang Receh



1297049675669227957
Ada anggota Komisi III DPR RI yang menaruh tempat sumbangan koin untuk presiden, kotak sumbangannya ditaruh di depan ruang sidang Komisi III.
Kabarnya sih ada sebagian anggota DPR yang ikut tersinggung dengan sumbangan itu dengan alasan tindakan itu menghina lembaga kepresidenan sebagai lambang negara.
Kabar terakhir bahwa pihak kepolisian juga berpandangan bahwa “koin untuk presiden” termasuk penghinaan dan akan mengusutnya, suatu tindakan yang menurut saya berlebihan.
Dalam pandangan saya sebagai anggota masyarakat yang berpenghasilan biasa-biasa saja, tindakan pengumpulan koin itu bukan suatu penghinaan dengan alasan:
  • Pada dasarnya semua pejabat lembaga negara digaji oleh rakyatnya, dari keringat rakyatnya yang dikumpulkan receh demi receh, koin demi koin, dalam bentuk pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang dipungut oleh aparatur negara kita.
Apabila ada yang tersinggung dengan “koin untuk Presiden”, sebaiknya anda harus konsisten juga untuk tersinggung  karena anda ternyata digaji dari uang receh yang dikumpulkan dari rakyat dalam bentuk pajak, retribusi, iuran dll.

 

By : Yayan

Orang biasa yang belajar menulis berbagai hal, berusaha melakukan kritik dalam bahasa yang santun



Lihat Selengkapnya Beri Komentar


SBY, Presiden yang kurang tegas?!



By : Chappy Hakim
Beberapa hari yang lalu saya melihat sekilas acara   “Today’s Dialogue” di Metro TV.   Nara Sumber yang tampil saat itu adalah Endriartono Soetarto,  Burhanuddin Muhtadi, Siswono Yudohusodo dan Marzuki Alie.   Saya katakan sekilas , karena saya memang tidak melihat secara utuh dari sejak awal.   Beruntung, masih bisa mengikuti pada babak akhir  perdebatan yang kelihatan cukup menarik.
Melihat susunan para nara sumber dan juga pernyataan-pernyataannya,


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Kiprah (mantan) Artis di Dpr





By Ali Mutasowwifin

Apabila disebut nama Gitalis Dwinatarina, barangkali tak banyak orang yang mengenalnya. Akan tetapi, bila dipanggilkan nama panggungnya, Gita KDI, rasanya akan banyak di antara kita yang segera mengaku mengenalnya. Mantan jawara sebuah ajang pencarian bakat menyanyi dangdut di salah sebuah stasiun televisi swasta ini kemarin (2/2/2011) resmi dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), menggantikan Cecep Syafrudin yang meninggal dunia.

Masuknya Gita KDI ke Senayan menambah panjang daftar para pesohor yang berhasil menjadi anggota DPR. Sebelumnya, sebagai hasil Pemilihan Umum 2009, tercatat setidaknya 16 artis yang terdiri atas penyanyi, pemain film, pemain sinetron, model, maupun pelawak, yang berhasil melenggang menyandang gelar wakil rakyat.

Sayangnya, setelah lebih dari setahun berlalu, skeptisisme masyarakat terhadap kemampuan para pesohor tersebut dalam mengemban tugas sebagai anggota lembaga legislatif seolah mendapatkan bukti. Sikap skeptis tersebut muncul karena profesi yang mereka lakoni sebagai artis dianggap tidak pernah menuntut eksplorasi intelektualitas, hal yang justru merupakan prasyarat penting bagi seorang legislator. Dan memang, selama lebih dari setahun ini hampir tidak pernah terdengar suara atau pendapat bernas yang muncul dari para pesohor tersebut.

Celakanya, entah karena merasa sadar diri tak mampu berperan dengan baik di gedung DPR atau karena mereka memang tak pernah hirau dengan tugasnya sebagai legislator, banyak di antara para pesohor tersebut yang justru masih atau bahkan lebih aktif menjalankan perannya sebagai artis. Gita KDI, misalnya, bertekad untuk tetap menjalankan profesinya sebagai penyanyi.

Selain Gita KDI, kita juga akrab dengan beberapa wajah pesohor lainnya di layar kaca. Salah satunya adalah Eko Patrio, anggota FPAN, yang tetap aktif menggawangi beberapa acara televisi seperti The Promotor dan Eee Ada Eko. Sementara, Tantowi Yahya, anggota FPG, juga rajin tampil menjadi juri di acara Indonesia Mencari Bakat di stasiun televisi yang lain. Para (mantan) artis lainnya pun setali tiga uang. Pun andai mereka tak lagi menjalankan aktifitas keartisan, biasanya kiprahnya sebagai legislator “nyaris tak terdengar”.

Memang masih perlu penelaahan lebih lanjut untuk mengetahui apakah panjangnya daftar para pesohor di Gedung DPR berkorelasi dengan kegagalan DPR mencapai target legislasinya. Tahun lampau DPR hanya mampu menuntaskan 16 RUU dari target prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2010 yang berjumlah 70 RUU. Namun, tidak dapat disalahkan jika masyarakat menjadi geram, kesal, dan kecewa saat lebih sering menyaksikan para (mantan) artis anggota DPR nampang di layar kaca saat mereka bekerja sebagai artis daripada saat sedang memperjuangkan nasib rakyat yang (konon) diwakilinya.



Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Problematika kepemimpinan di Indonesia



By : Ary Devananta

Berbagai krisis yang mendera silih berganti, menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis budaya hingga krisis agama. Persoalan kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, kekerasan hingga penyalahgunaan kekuasaan, seakan-akan tidak mau beranjak dalam kehidupan bangsa ini. Wajar apabila dalam berbagai hasil survey, Indonesia selalu saja menempati posisi terendah dalam hal kemajuan, dan posisi puncak dalam hal kemunduran.

Dalam bidang korupsi misalnya, pada tahun 2007 Indonesia menempati urutan ke-3 negara paling korup setelah Myanmar dan Kamboja, begitu juga halnya dengan kemiskinan dan kebodohan. Sebaliknya dalam bidang kemajuan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, Indonesia berada di nomor belakang.

Selain itu krisis lainnya yang paling nyata dihadapi bangsa Indonesia adalah krisis kepemimpinan. Kita mengalami kegamangan dalam hal menentukan pemimpin yang tepat untuk negeri ini. Tentu saja pemimpin yang mampu mengeluarkan Indonesia dari berbagai krisis multidimensi ini. Beberapa kali pemilu dan pilpres telah digelar, namun selalu saja muncul perdebatan dalam menentukan pemimpin yang layak, sehingga perebutan posisi presiden dan wakil presiden kerap menjadi suguhan politik yang paling menyedot perhatian publik

Akibat sibuknya para elit membicarakan persoalan kursi dan kekuasaan, maka persoalan-persoalan pokok yang dihadapi bangsa ini menjadi terlupakan. Upaya untuk mencari jalan keluar dari krisis dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjadi terabaikan dan hanya merupakan cita-cita semu. Padahal negeri ini sudah memenuhi syarat untuk disebut negara makmur bila dilihat dari potensi kekayaan sumber daya alam yang tersedia.

Alih-alih dikelola dengan baik dan mampu menyejahterakan rakyatnya, malah menjadi akar dan penyebab munculnya segala macam persoalan sosial, budaya dan ekonomi. Ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, semakin melebar. Kekayaan yang melimpah ruah ini malah di obral dengan begitu murah kepada segelintir orang atau golongan saja.

Kekuasaan pasca reformasi memang semakin terbuka untuk diperebutkan. Ketika zaman orde baru, berbicara masalah suksesi merupakan sesuatu yang amat tabu dan menakutkan, namun sekarang orang boleh berharap untuk menjadi presiden atau wakil presiden, sepanjang memiliki dukungan politik dan finansial yang kuat, bahkan dengan pemilihan langsung rakyat memiliki daulat penuh untuk menentukan pemimpinnya.

Namun, setelah reformasi itu berjalan beberapa tahun, kepemimpinan yang ideal itu amat sulit diwujudkan. Kepemimpinan bangsa ini hanya dimanfaatkan oleh elit-elit tertentu sebatas untuk tercapainya kepentingan diri dan kelompoknya. Koalisi-koalisi dibangun hanya sekedar untuk bagi-bagi kekuasaan saja. Padahal, bila menyadari bahwa kekuasaan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, mungkin setiap orang akan berhati-hati untuk memikulnya.

Kepemimpinan berbeda dengan seorang pemimpin karena hal itu merupakan sebuah sistem. Karena itu, aspek kerja sama, kolektivitas, dan keterpaduan merupakan sebuah keharusan dalam sebuah kepemimpinan. Kegagalan dalam kepemimpinan sering terjadi karena menganggap kepemimpinan sebagai sebuah kerja individual.

Padahal, di zaman modern, tidak ada satu karya atau produk muncul karena karya individual. Sebuah produk umumnya merupakan sebuah karya kolektif. Kita misalnya bisa melihat sebuah industri pesawat terbang, mesinnya dibuat di Inggris, sistem navigasinya dibuat di Jerman, sayapnya dibuat di Indonesia, dan lain-lain.

Meski bagian-bagian pesawat itu dibuat di berbagai negara, namun semuanya sudah diatur dengan tepat, sehingga begitu bagian-bagian pesawat tersebut selesai diproduksi, pabrik induk tinggal memasangnya

.Bagian-bagian pesawat itu dibuat dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan terukur sehingga ketika diintegrasikan semuanya pas dan tepat. Analog tersebut penting dikemukakan karena kita sering melihat kepemimpinan di Indonesia acap kali tidak berjalan sinkron dan harmonis dengan realitas yang dipimpinnya.

Silang pendapat antara para pemimpin dalam mencari solusi terhadap sebuah problem sering terjadi karena tidak adanya sistem kepemimpinan. Di era modern seperti ini, kepemimpinan individual sudah tidak sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi manusia.

Kasus banjir di Jakarta, misalnya bisa menjadi contoh betapa permasalahan banjir tersebut tidak mungkin bisa diselesaikan hanya pemerintah DKI, dalam hal ini Gubernur.

Masalah banjir Jakarta menggambarkan bahwa permasalahan lokal ternyata tidak bisa diselesaikan secara lokal. Tapi perlu diselesaikan dengan mengajak pihak-pihak lain yang terkait. Baik secara lokal, nasional, regional, maupun global untuk bekerjasama menyelesaikan permasalahan secara integratif dengan melihat problemnya secara whole system, keseluruhan.

Dengan pendekatan lokalitas dalam globalitas inilah, kita harus melihat konsep kebangsaan.
Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia yang tidak bisa dipisahkan. Kemajuan IT di dunia telah menghilangkan jarak antara satu titik lokasi dengan titik lokasi lainnya di muka planet bumi, bahkan dengan titik lokasi di jagat raya.

Tanpa melihat keterkaitan global dan universal itu, setiap solusi permasalahan di dalam negeri tidak bisa tuntas diselesaikan. Dengan perspektif itulah wawasan kebangsaan perlu dibangun. Saat ini bangsa Indonesia sudah bisa merasakan betapa besar, kaya dan luasnya negeri, ternyata tidak memberikan solusi mengatasi problem masyarakat.

Ketika pergerakan uang dan modal tidak dibatasi sekat-sekat antarnegara, maka kekayaan dan luasnya sebuah negara tidak lagi menjadi modal kompetitif untuk pembangunan sebuah bangsa. Kini, modal kompetitif tersebut adalah kualitas sumber daya manusia. Dengan tolok ukur inilah, kita mengukur sejauh mana kepemimpinan itu mempunyai wawasan kebangsaan.

Indonesia sendiri adalah negara besar yang nyaris lengkap. Penduduk besar, kekayaan alam besar dan secara geopolitik dan geostrategis juga menguntungkan dalam kancah kompetisi internasional. Akan tetapi, keuntungan-keuntungan tersebut belum termanfaatkan dengan baik.

Bahkan sebaliknya, menjebak Indonesia ke dalam situasi yang menimbulkan krisis. Salah satu penyebab krisis yang paling utama adalah korupsi. Korupsi di sini dalam pengertian luas, bukan hanya korupsi dalam keuangan negara, tapi juga kedisiplinan, waktu, sumpah setia, tekad dan lainnya.

Akar dari masalah multikorupsi tersebut sebetulnya adalah retaknya moral. Bangsa Indonesia terkikis moralnya karena ada ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini ketidakadilan meruak di mana-mana. Mulai dari sistem distribusi kekayaan, penggajian di instansi swasta, lembaga eksekutif dan legislatif, hingga pemanfaatan kekayaan. Ketidakadilan itulah yang menimbulkan problem besar.

Kepemimpinan masa depan di era yang penuh transparansi karena adanya kemajuan tekhnologi informasi yang luar biasa ini, menuntut adanya sistem yang menjamin terselenggaranya keadilan. Di dalam negeri, kepemimpinan model seperti itu harus dibangun melalui pendekatan intelektual dan moral, yang disertai dengan kemampuan menguasai berbagai keterampilan yang diisyaratkan oleh kepemimpinan global.

Dalam konteks inilah, sharing leadership harus diutamakan ketimbang individual leadership. Seorang pemimpin yang berhasil di masa depan akan bergerak secara terintegrasi dalam rangka membangun manusia, memberdayakan manusia, mendorong dialeg di masyarakat, memacu kreativitas rakyat, mampu mengantisipasi perubahan sosial-budaya, mampu melakukan negosiasi yang efektif dan konstruktif untuk kepentingan bangsa.

Meminjam filsafat Tao, kepemimpinan harus bersifat luwes tapi kuat seperti air. Manusia tidak akan dapat membendung dinamika perubahan dunia. Maka yang harus dilakukan kepemimpinan yang berwawasan dalam menghadapi krisis multidimensi dan tantangan global di abad 21 ini adalah berjalan sesuai dinamika global, sambil mencari strategi untuk memanfaatkan dinamika global itu untuk kepentingan nasional.



Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Politik Pengusaha



By : Victor Hasiholan

1296631415930299089

ARB dan JK

Saat ini sulit membedakan antara pengusaha dan politisi. Pengusaha yang kaya bisa jadi politisi dan politisi tua bisa juga jadi pengusaha, hasil dari “tabungan” setelah berkiprah sekian lama di panggung politik partainya.

Akibatnya beberapa kebijakan pemerintah, yang “dibisiki” oleh partai politik, sering dibentuk oleh opini seseorang, atau beberapa orang, yang menjadi penyokong dana sebuah partai politik (parpol). Hal itu dilakukan pengusaha agar kebijakan pemerintah tidak berseberangan pada visi dan misi perusahaannya.Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebaiknya bisa memberi keuntungan, atau setidaknya tidak merugikan usaha yang sedang dijalankan.

Logis saja sih. Bukankah pernah ada jargon: “maju tak gentar, membela yang bayar”? Siapa bosnya, bisa terlihat dari siapa yang membayar siapa.

Maka tidak heran mafia di negeri ini susah untuk diberantas. Kalau para mafia itu mau dicabut sampai akarnya, bisa hancur negara kita, kata seorang jenderal polisi. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah bisa berkurang, sambungnya. Padahal saat ini saja kepercayaan masyarakat pada pemerintah bisa dikatakan tidak ada lagi.

Fenomena yang hangat dibicarakan saat ini adalah soal gaji menjadi pemimpin daerah. Beberapa waktu lalu di sebuah acara talk show MetroTV, diadakan dialog tentang berapa jumlah modal dan berapa jumlah total pengeluaran untuk menjadi seorang gubernur. Di acara itulah saya melihat akar korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Bagaimana bisa seorang gubernur yang gajinya sekitar 200 juta per tahun, atau katakanlah 1 milyar, kemudian “balik modal” sekitar 20 milyar selama 1 periode masa jabatan?

Dan inilah akar permasalahannya: mengapa membutuhkan modal besar agar bisa menjadi seorang pemimpin daerah? Atau pertanyannya dibalik: sudah tahu modalnya besar, kok mau mencalonkan diri menjadi kepala daerah?

Fenomena ini pun menjalar sampai ke pusat. Untuk menjadi anggota dewan hingga menjadi presiden butuh modal yang sangat besar. Disinilah simbiosis mutualisme itu terbentuk. Pengusaha butuh kebijakan yang menguntungkannya, dan politikus butuh dana untuk mendapatkan jabatan politisnya. Rakyat menjadi penontonnya.

Lingkaran setan ini sebenarnya bisa dihancurkan jika rakyat sungguh-sungguh ingin dan mau menghancurkannya. Seperti membuat parpol baru yang sumber dananya berasal dari sumbangan tiap anggota. Jadi siapapun yang terpilih, benar-benar mewakili suara rakyat yang telah “membayarnya” dengan sistem iuran. Seperti cara kampanye presiden Barrack Obama, mengumpulkan dana dari pendukungnya. Sumbangan dibatasi jumlah maksimalnya, sehingga tidak ada penyumbang terbesar yang merasa menjadi “donatur” parpol ke depannya. Cara ini bisa lebih efektif jika rakyat bisa benar-benar konsisten pada pilihannya. Tidak mau menerima “uang politik” yang hanya habis dimakan sebulan, padahal orang yang dipilihnya akan bertahta dalam hitungan tahunan.

Tapi pelaksanaannya di lapangan memang berat. Ditambah lagi cara berpikir yang skeptis dan pesimis mulai mewabah di sebagian besar rakyat Indonesia. Lebih menyukai cara-cara instan. Tapi jika tidak dimulai dari sekarang, sampai kapan Indonesia dijajah oleh politik kepentingan? Dan pada akhirnya berujung pada KKN yang menghancurkan Indonesia secara perlahan.
NB: Politisi dan pemimpin daerah sebenarnya dibayar dengan “uang rakyat”, tapi mereka kurang menyadarinya karena merasa telah membeli “suara rakyat”.

*) gambar diambil dari sini.


Lihat Selengkapnya Beri Komentar


Menghujat Pemerintahan, Meminta Uang Pemerintah



Oleh : Fillyliandri

Pekerjaan ku saat ini, membuat salah satu aktifitas ku adalah sering bolak-balik ke Gedung Putih Provinsi. Yap, ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Dalam seminggu bisa beberapa hari saya harus kesana untuk membawa tagihan pembayaran dan mengecek apa sudah di approve untuk kemudian dibayarkan.

Tentu saya sadar, tidak seperti instansi swasta dimana kita sudah punya kesepakatan hari jatuh tempo pembayaran. Kalo ke Kantor Pemerintahan, kita mesti sabar dengan prosedur dan peraturan yang sudah diatur.
Jujur saja, awal2nya aku kesal super duper dah…
Kerjaan ku banyakan duduk manis menunggu dan menunggu,,sudah seharian menunggu pun seringnya menerima jawaban, “Maaf, belum ada pembayaran untuk tagihan anda”..
Sudah begitu, wajahku ini sudah berhias senyum dengan suara nan ramah,,eh, si petugasnya bak algojo yang siap membantai,.,
Ada yang malah merasa seprti terganggu dengan kehadiran kami2. Lah, terlalu sulit kah untuk tersenyum? Meski tak tulus sekalipun,,
Untung lah, dari 10 petugas hanya 3-4 yang urat senyum nya korslet,,yang lain justru sebaliknya,,ramah, lemah lembut dan pengertian. Sabar menghadapi para penagih yang berjubel di depan meja penerimaan tagihan.

Perlu dicatat, Gedung Putih SULUT ini unik. Terlihat dari luar, mungkin biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tidak terlihat mewah. Hanya sebuah gedung besar dan luas, yang dicat putih.
Tapi dalamnya,,ini dia yang unik, Gedung yang kalo gak salah terdiri dari3-4 lantai ini, SAMA PERSIS di setiap lantainya. Letak ruangnya, lorong2nya..pokoknya, serasa memasuki labyrinth 3-4 lantai,,salah salah-nyasar seharian.
Pas awal2 bertandang, tak perlu heran,,aku sering kali nyasar.
Syukur memang, masih bisa ketemu dengan PNS yang baik nan ramah, sabar menerangkan lorong2 yang menjebak itu..
Pantesan maling gak berani masuk,,
Atau sudah pernah ada maling yang nekat masuk, tapi mati nyasar duluan.

Oh, My My..Aku kesini juga untuk menagih bukan untuk tersesat….
Tapi, kerjaan adalah tanggung jawab jadi mesti dijalanin juga..

Sekali dua kali terjadi, akhirnya menunggu menjadi waktu yang pas untuk melihat kiri kanan.
Menikmati setiap orang yang datang dan pergi.
Ada yang datangnya bete2,,pulangnya tersenyum cerah, permohonan permintaan dananya di kabulkan,,cair deh…(Selamat yaaa)

Ada pula yang marah,,,”Uuuhh,,,Kita so brapa puluh kali bale-bale kamari,,datang dari jaoh-jaoh ley,,cuma tre da jawab akang, Bulum cair Ibu,nanti cek ulang jo besok neh..” “Dorang kira stow ni doi cuma ja pete dari pohong”
(Uuuh, saya sudah berpuluh kali datang kesini, mana datang dari jauh pula,,eh cuma dikasih jawaban; “Belum terbayar Bu, nanti bisa cek lagi besok”…Mereka pikir, uang untuk transport ini cuma dipetik dari pohon??)
Sabar bu…
Kasihan juga sih,,,

Barulah kemudian saya mulai tanya2,,apa saja tagihan yang masuk kesini (Utk catatan, tagihan kantor kami masuk ke Pos Bantuan, jadi berjumpa dengan semua pihak “pemohon bantuan”)
Ternyata, Pos yang super sibuk ini melayani permintaan biaya untuk:
1. Proposal permintaan bantuan utk pembangunan;
1a. Tempat Ibadah
1b. Tempat Sekolah
1c. Sarana Umum dari Biro2 pemerintahan
2. Proposal permintaan Bea siswa
3. Proposal permintaan biaya utk Seminar, Tim Kesenian berkunjung ke Luar Daerah-Negeri, Ibadah Raya (Untuk semua Agama), dan lain2
Kalo bagian yang pertama, memang sudah tidak asing lagi.. , yang ke 3 juga, kayaknya memang masih tepat,,maklum, kalo pun ada Tim Kesenian berangkat, disamping membawa nama pribadi dan klub,mereka juga mewakili Daerah..

Nahh yang nomor 2 ini,,,
Artinya, setiap hari ada antrian panjang Mahasiswa yang menanti permohonan bea siswa nyadikabulkan..
Murni karena iseng (daripada bengong nunggu giliran), Aku menuju ke meja penerimaan berkas,,dibalik kaca terlampir persyaratan untuk mengajukan permohonan bea siswa.
Selain berkas2 dukungan dari Universitas/Kampus tempat mereka berasal, harus ada pula keterangan bahwa mereka memang benar berasal dari keluarga kurang mampu..
Hmm, sayang,,definisi “Kurang Mampu” tidak dijabarkan..
Yang menarik,,di sepanjang antrian para mahasiswa,,barangkali hanya 1 dari 10 (ini angka asli, karena untuk bisa masuk ke dalam ruangan Biro Keuangan, mesti ber10,,gak boleh lebih.,,bisa mati sesak napas kalo kebanyakan orang yang masuk, plus,,,tahulaah,,,siang2 bau badan setiap orang bercampur,,,AC 12 unit juga bisa gak mampu kan?) yang bisa dibilang “kurang mampu”
Selebihnya??
wih,,hebat, dandanannya yahud2 (ini mahasiswa apa artis2 daerah yang masuk utk ambil no urut pentas?)
dan yang tak kalah penting,,semua ber hape ria..and guess,,bukan hape “rakyat jelata”, tapi yg high class, sebangsa Blackberry, IPhone atwpun Smartphone lainnya.
Iya sih, hape jaman sekarang banyak yang harganya merakyat,,tp BB dan IPhone kan enggak..awalnya kupikir, ntu hape BBan, Iphonenan,,, alias yang bangsa2 tiruan gitu,,oh no,,asli maan..
lalu, dari mananya yang kurang mampu:

1. Dandanan bukan seperti anak kuliahan (kuliah dimana kalo bajunya rata2 tipis setipis jeruk nipis, pendek se”paha” bukan lagi selutut”)
2. Outfitnya ber merk, (di bilang bermerk, karena mereknya memang jelas terbaca,,nampang banget; Volcom, Billabong, dll..maap, gak melek merk fashion). Entah asli apa tiruan lagi.
3. Gadget lengkap, tangan satu megang Hp (yang gak pernah bunyi) satu lagi nentengin ipod, mp3 atw mp4 player.
4. gaya nya, angkuh2 (pd umumnya) dengan kepala terangkat, mahal senyum. Entah karena kepalanya gak bisa noleh kebawah, dan lagi sakit gigi…

Lalu???
ada juga, yang masuk untuk urus berkas bea siswa dianterin mama/tante/sodara/kenalan yang berseragam (maaf) PNS…lho, Koq?
Petugasnya sih sudah sengaja nyindir; koq masih ngurus bea siswa sih? emang gaji mama papa kurang?
Eh, yang di sindir cuek2 monyet, malah minta supaya anaknya dicepetin urusannya…
(Sering kita mengira ada petugas2 yang suka main2, padahal sebenarnya mereka sudah berusaha sebaik mungkin menjalankan tugasnya, justru “teman2″ mereka dari “dinas-divisi” yang berbeda, yang karena merasa penghuni Gedung yang sama, jadi bisa nyuruh ini itu….)

Hhhh, dan parahnya,,beberapa wajah yang ngantri itu, pernah kulihat berbaris dijalan dan Vocal berorasi, memprotes ini itu ketika ada peraturan pemerintah yang baru.

Aneh, ketika ikutan Demo, semua argumen dikeluarkan.
Menyebut pemerintahan gak becus, salah disini disana, pemerintah si ini korupsi, dan lain2,,,

Lalu, orang2 yang sama yang berduyun mengurus permohonan Bea Siswa utk kelanjutan Kuliahnya.

Astaga, jadi (dengan kesimpulan ku yang sederhana saja) beberapa orang ini meminta uang negara untuk menimba ilmu, dan dari ilmu yang ia dapat, digunakan untuk demo anti pemerintah?
Astaga, sekolah dimana anak itu ??(maaffffff…bukan sekolahnya sih yang salah)

Ketika ada kebijakan baru, berduyun2 demo dan menunjukkan seolah jauh lebih pintar dari siapa saja yang bekerja sebagai wakil rakyat di Gedung Putih.
Padahal, sekolah saja belum selesai.
Kurang tahu, mungkin di Propinsi lain ada juga yang begitu..
Bela2in ngurus bea siswa demi bisa melanjutkan kuliah, entah karena memang orang tua kurang mampu secara finansial, atw suka2 aja minta uang dari pemerintah (karena merasa itu adalah uang dari rakyat untuk rakyat), tapi ketika lagi musim demo,,,semua turun berorasi berkoar2 menunjuk2 kejelekan.

Pemerintahan yang mereka hujat itu yang menyekolahkan mereka (sebagian)…
Lalu, tanpa takut dan malu, meghujat dan meghina Pemerintahan yang sama yang berupaya memberi mereka kualitas pendidikan yang baik.
Sebagian dari siswa2 itu aktif dalam LSM swadaya, yang memperjuangkan hak2 rakyat (katanya), menyebut2 Pemerintah tidak peduli dengan penderitaan rakyat..
Rakyat yang aneh,,,diberi makan (dana bantuan pendidikan) malah balik marah2.

Besok, ada kejutan apalagi ya di antrian pemohon bantuan dari Gedung Putih..
Pak Gub, selamat tetap bekerja…
Sedikit saja yang kupelajari dari riak pekerjaan Gedung ini, ternyata sebenarnya banyak memberi pertolongan kepada rakyatnya,,namun hanya segelintir saja yang tahu berterima kasih…

Penasaran dengan yang akan kulihat besok…..
(Semoga tulisan ini tidak menyinggung siapapun,,karena tidak kusebutkan nama siapapunn,,dan tulisan ini berasal dari pengamatan ku pribadi…Mungkin daya tangkapku tak sama dengan pembaca dan pihak yang merasa pernah berada dalam antrian itu,,,Sekali lagi, Maaf)



Lihat Selengkapnya Beri Komentar


 

Dibutuhkan Bulan ini :

Paling Dibutuhkan :

Dibutuhkan Minggu Ini

© 2011 Bangunlah negeriku PublisedSeo Template Blogger Converted Template by Hack Tutors.info