Century Bank/foto google.com

Column

Yaa, sangat prihatin bila seorang Alanda Kariza akhirnya ramai-ramai disebut-sebut sebagai blogger yang berusaha membela ibundanya lewat tulisan yang sampai kini mencuri simpati para pembaca blogsitus. Saya pribadi melihat tulisan Alanda Kariza dari sisi positip, yaitu curhat seorang anak untuk permasalahan ibundanya. Hal itu wajar bukan. Apalagi dalam jaman modern masa kini dimana jejaring sosial semacam situs blog pribadi, FB, FS dan lain lain menyediakan wahana untuk ini. Yaitu tempat untuk menyampaikan aspirasi pemikiran, perasaan dan sebagainya. Jadi saya melihat tidak ada salahnya Alanda Kariza menulis demikian. Itulah keprihatinan seorang anak terhadap orang tuanya.  Tidak ada satu anak didunia ini yang rela melihat orang tuanya menjadi korban dari ketidak adilan. No one !.

Kembali kepada permasalah Bank Century yang kini sudah menjadi skandal nasional di Indonesia ini, yang penyelesaiannya ternyata “merubah tata politik Pemerintah di Indonesia”.  Century -Gate tepatnya memang telah menarik nama Wapres pak Boediono dan mantan Menkeu Sri. M menjadi figur kolosal yang disebut-sebut sebagai yang terlibat didalamnya.

Padamulanya pak Boediono yang pada waktu itu masih memegang jabatan sebagai Gubernur BI tahun 2008 menghimbau masyarakat agar tidak termakan isue-isue atau gonjang-ganjing sekitar BI yang mengalami “gagal kliring”. Beliau menyampaikan itu hanya rumor yang bisa menyesatkan kepercayaan masyarakat kepada Bank bahkan mengancam stabilitas perekonomian negara sehinga negara akan mengalami kerugian. Detiknews 14/nov.2008.

Memang keterlambatan penyetoran kliring, kekalahan kliring dan gagal kliring semua bisa terjadi pada aktifitas Bank manapun juga. Dan memang masalah ini masalah yang wajar. Lalu apa yang salah sehingga gagal kliring dari Century Bank ini akhirnya berdampak skandal nasional sampai detik ini, bahkan kasusnya sampai mengorbankan Menkeu Sri. M  mengundurkan diri?. Bukankah pak Boediono pada waktu itu sudah menyatakan bahwa gagal kliring akhirnya sudah normal kembali. Jadi gagal kliring pada Century kala itu karena kesalahan tekhnis yaitu ”keterlambatan penyetoran prefund”. Demikian sudah dijelaskan oleh pak Boediono.

Sebenarnya tugas BI adalah juga sebagai ”pengawas” untuk permasalahan pada Bank. Dan kalau sampai sebuah Bank tidak bisa lagi mengatasi masalah seperti failit/bangkrut, maka Pemerintah akan mengambil alih kendala. Akibat kesalahan tekhnis ini banyak nasabah Bank yang tidak bisa  menarik uangnya pada mesin ATM, untuk mengambil dana mereka harus ke teller Bank dan itu juga dengan jawaban dana belum bisa dikeluarkan dan entah sampai kapan bisa dikeluarkan. Padahal Nasabah berhak akan uang simpanannya sendiri. Akhirnya timbullah kepanikan para nasabah Bank Century, mereka berduyun-duyun akan memindahkan saja dananya kepada Bank lain untuk keamanan.

Sekarang kalau Bank Century sedang mengalami gagal kliring 13 nov.2008 kemudian mendapat bantuan dari Bursa saham. Dan tanggal 14 nov.2008  Bank sudah bisa ikut kliring lagi. Tanggal 24 nov.2008 masalah Bank Century kemudian di take-over oleh Pemerintah dengan diberikan pengucuran dana sekitar Rp.6,76Triliun dari LPS/Lembaga Penjamin Simpanan. Dana Rp.6,76Triliun itu hanya diterima oleh Bank Century sebanyak Rp.5,86Triliun. Pertanyaan kita, kemana Rp.900Milyar ?. Muncul rumor bahwa Bank Century dirampok oleh Robert Tantular. Kalau Robert Tantular merampok Century pada tanggal 25 nov.2008, mengapa  bail-out sudah dilakukan tanggal 24.nov.2008?.

Sepertinya Menkeu Sri.M yang pada waktu sebagai ketua KSSK/Komite Stabilitas Sistim keuangan tidakmembaca dengan benar surat dari BI kepadanya, atau sengaja tidak membaca. Surat BI untuk beliau berisi keterangan naiknya CAR dari 2% menjadi 8% yaitu Rp.632Miliar.  Dan lampiran surat mencantumkan biaya likuiditas Rp.5,74Triliun. Dengan demikian total biaya yang dibutuhkan adalah Rp.6,372Triliun. Kepada Pansus Angket  DPR pada tanggal 12 januari 2008 Sri Mulyani hanya menyebut bertanggung jawab Rp.632Miliar. Lalu kemana Rp.5,74Triliun-nya?.  Inilah yang menjadi polemik sampai detik ini. Inilah yang Pemerintah tidak bisa menyelesaikannya sampai detik ini. Dan inilah yang sampai saat ini lembaga yudicial berusaha untuk melindungi oknum-oknum tertentu agar kasus ini tidak terbuka. Dan cara inilah yang akhirnya dianggap oleh banyak orang sebagai tindakan yang tidak adil karena korban yang dijebloskan adalah orang-orang yang justru tidak seluruhnya bersalah.

Entah Sri Mulyani tidak baca surat lampiran dari BI, entah BI yang menghilangkan surat, entah kedua-duanya membuat kesalahan tekhnis yang mengakibatkan fatal. Hanya Tuhan yang Maha Tahu yang mengetahuinya.

Kini kesalahan tekhnis itu merembet mencederai beberapa karyawan termasuk salah satunya ibunda Alanda Kariza, yaitu Arga Tirta Kirana yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala Divisi Corperate Legal Bank Century, yang kemarin tanggal 10/feb.2011 hadir di Pengadilan Jakarta Pusat terkait kasus Bank Century. Arga mempertanyakan tuntutan kepada dirinya 10 tahun penjara dan denda Rp.10Miliar yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pengucuran dana kasus Bank Century.

Curhat Alanda Kariza tentang ”ketidak adilan” mengapa ibundanya terkena tuduhan 10 tahun penjara dan denda Rp.10Miliar, sedangkan orang lain yang juga terkait dengan kasus yang sama yaitu Robert Tantular hanya dituntut 8 tahun penjara dan Rp.50Miliar denda. Robert Tantular adalah salah satu pemegang saham pada Bank Century.

Yang bisa kita renungkan pada kasus ini adalah, sejak pak Boediono dan mantan Menkeu Sri M disebut-sebut sebagai orang-orang yang terkait, tetapi mereka masih bebas bergentayangan, bahkan yang satu masih duduk tenang memerintah negara ini sebagai Wakil Presiden sedangkan yang satu sudah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menkeu, bahkan kini sejak juni 2010 menduduki posisi barunya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dimana keadilan itu?.

Sekali lagi kita menulis ramia-ramai  dimanakah keadilan itu?

Untuk siapakah keadilan itu?, untuk rakyat kecilkah atau untuk mereka yang berpengaruh karena jabatan dan status?.

Yang jelas, kasus bail-out Bank Century akhirnya merubah tatanan politik Pemerintahan Indonesia. Pemerintah lewat lembaga yudicialnya seperti ikut aktif untuk menyembunyikan kasus ini dari rakyat. Pemerintah telah membuat kasus Bank Century semakin tidak transparan. Bisa disimpulkan penelanjangan kasus Bank Century akan mencemari ”azas opportunitas”, azas kepentingan untuk orang banyak. Sebab itu Pemerintah sampai saat ini masih terus berkilah untuk tidak membuka secara transparan siapa saja yang bertanggung jawab secara benar dibalik kasus Bank Century. Yang trenyuhnya Pemerintah justru harus mencari tumbal orang yang harus dikorbankan, untuk melindungi figur tertentu.

Kasus bail-out Bank Century telah merubah lembaga yudicial di Indonesia menjadi lembaga ”jagal” yang tidak berpihak kepada kepastian hukum. Karena istilahnya siapa yang bisa membeli ”dewi keadilan berpedang tajam dan tertutup matanya”, adalah berhak menikmati kebebasan. Kekebasan yang semu. Karena dimata Tuhan yang bersangkutan masih harus menyelesaikan ”perkara abadi antara dia dan Tuhannya”.

Kepercayaan rakyat Indonesia terhadap kinerja lembaga yudicial tidak ada lagi. Sudah sirna. Hal ini merembet kerelung-relung birokrasi lainnya. Gara-gara keadilan bisa ditukar dengan kekuatan / kekuasaan baik status dan finansial, maka setiap pelaku /koruptor dinegara ini sudah bisa membeli kebebasan. Lembaga yudicial kita telah menjadi lembaga yang impotent. Prihatin sekali.

Gara-gara Century-Gate, Pemerintah Indonesia telah kehilangan kepercayaan rakyatnya. Lihatlah kerusuhan dan demonstrasi dimana-mana. Intinya hanya satu. Pemerintah Indonesia tidak lagi mempunyai dua kaki untuk berpijak kepada The Good Gouvernance. Pemerintah Indonesia telah menggadaikan konstitusi dengan birokrasi carut marut. Itu yang harus diakui. Tidak ada lagi keseimbangan. Sebab itu logis rakyat memberontak dan mencari dimanakah keadilan itu?.

————————————-oOo

Salam hukum berlaku untuk siapa saja - tidak pandang status, ras dan kekuasaan @Della Anna

-da11022011venlo-

Della Anna