By Ali Mutasowwifin

Apabila disebut nama Gitalis Dwinatarina, barangkali tak banyak orang yang mengenalnya. Akan tetapi, bila dipanggilkan nama panggungnya, Gita KDI, rasanya akan banyak di antara kita yang segera mengaku mengenalnya. Mantan jawara sebuah ajang pencarian bakat menyanyi dangdut di salah sebuah stasiun televisi swasta ini kemarin (2/2/2011) resmi dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), menggantikan Cecep Syafrudin yang meninggal dunia.

Masuknya Gita KDI ke Senayan menambah panjang daftar para pesohor yang berhasil menjadi anggota DPR. Sebelumnya, sebagai hasil Pemilihan Umum 2009, tercatat setidaknya 16 artis yang terdiri atas penyanyi, pemain film, pemain sinetron, model, maupun pelawak, yang berhasil melenggang menyandang gelar wakil rakyat.

Sayangnya, setelah lebih dari setahun berlalu, skeptisisme masyarakat terhadap kemampuan para pesohor tersebut dalam mengemban tugas sebagai anggota lembaga legislatif seolah mendapatkan bukti. Sikap skeptis tersebut muncul karena profesi yang mereka lakoni sebagai artis dianggap tidak pernah menuntut eksplorasi intelektualitas, hal yang justru merupakan prasyarat penting bagi seorang legislator. Dan memang, selama lebih dari setahun ini hampir tidak pernah terdengar suara atau pendapat bernas yang muncul dari para pesohor tersebut.

Celakanya, entah karena merasa sadar diri tak mampu berperan dengan baik di gedung DPR atau karena mereka memang tak pernah hirau dengan tugasnya sebagai legislator, banyak di antara para pesohor tersebut yang justru masih atau bahkan lebih aktif menjalankan perannya sebagai artis. Gita KDI, misalnya, bertekad untuk tetap menjalankan profesinya sebagai penyanyi.

Selain Gita KDI, kita juga akrab dengan beberapa wajah pesohor lainnya di layar kaca. Salah satunya adalah Eko Patrio, anggota FPAN, yang tetap aktif menggawangi beberapa acara televisi seperti The Promotor dan Eee Ada Eko. Sementara, Tantowi Yahya, anggota FPG, juga rajin tampil menjadi juri di acara Indonesia Mencari Bakat di stasiun televisi yang lain. Para (mantan) artis lainnya pun setali tiga uang. Pun andai mereka tak lagi menjalankan aktifitas keartisan, biasanya kiprahnya sebagai legislator “nyaris tak terdengar”.

Memang masih perlu penelaahan lebih lanjut untuk mengetahui apakah panjangnya daftar para pesohor di Gedung DPR berkorelasi dengan kegagalan DPR mencapai target legislasinya. Tahun lampau DPR hanya mampu menuntaskan 16 RUU dari target prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2010 yang berjumlah 70 RUU. Namun, tidak dapat disalahkan jika masyarakat menjadi geram, kesal, dan kecewa saat lebih sering menyaksikan para (mantan) artis anggota DPR nampang di layar kaca saat mereka bekerja sebagai artis daripada saat sedang memperjuangkan nasib rakyat yang (konon) diwakilinya.

By : Victor Hasiholan

Oleh : Fillyliandri

Oleh : Jakson Kummat

PAK BEYE kabarnya tersinggung dengan aksi pengumpulan koin untuk Presiden SBY. Menurut Menteri Sekretaris Negara, Tulang Sudi Silalahi, Presiden tidak menghendaki koin yang telah dikumpulkan secara sporadis tersebut.

Wajarkah Pak Beye tersinggung?

Tampaknya, itu cuma sekedar ucapan Tulang Sudi, dan bukan reaksi Pak Beye yang sebenarnya. Menurut saya, reaksi sebagian masyarakat yang menggalang aksi pengumpulan koin, tidak akan mempengaruhi masa kepemimpinan Pak Beye hingga 2014 mendatang.

Lha, bagaimana mungkin mengganti presiden di tengah masa pemerintahannya? Undang Undang Pemilu menegaskan, bahwa presiden dan wakil presiden diganti setiap lima tahun. Jadi, tak ada celah yang bisa membuat jabatan presiden lengser.

Bercermin dari kasus Mesir dan Tunisia yang pernah saya tulis sebelumnya, kondisi politik di Tanah Air sangat jauh berbeda. Presiden Tunisia Ben Ali sudah menjabat 25 tahun, sedangkan Presiden Mesir Hosni Mubarak telah menjabat selama 31 tahun. Secara psikologis, rakyat menginginkan perubahan karena sudah bosan dengan kepemimpinan yang cukup lama.

Indonesia saat ini tak mungkin meniru Tunisia dan Mesir. Bahkan sebaliknya, kedua Negara itu meniru Indonesia pada reformasi 1998, yang dipublikasi melalui media massa.

Menurut saya, pernyataan dari Pak Beye bahwa gajinya tak pernah naik selama tujuh tahun, itu cuma sebatas ucapan yang tak memiliki pretense apapun. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat berpidato pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri pada 21 Januari lalu. Akibatnya, ada pihak-pihak yang salah menafsirkan pernyataan Presiden.

Bisa jadi, pihak yang tersinggung dengan “Koin untuk Presiden” itu sebenarnya adalah lingkaran Ring I di Istana Negara. Mereka tampaknya gelisah dan enggen untuk berurusan dengan uang receh. Padahal, jika dibandingkan dengan Koin Mbak Prita Mulyasari, koin untuk Pak Beye bisa terkumpul lebih banyak jumlanya.

So, sebaiknya petinggi-petinggi di Istana lebih memilih isu yang tepat dan mendidik untuk publik. Ada baiknya membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang, dan menolak berkomentar untuk isu-isu yang kontra-produktif.

Sama juga dengan institusi DPR RI saat ini. Meski kini didera isu tak sedap terkait kasus korupsi di kalangan DPR periode sebelumnya, sebaiknya DPR tak perlu gerah. Biarkan saja ‘anjing menggonggong, khafilah pasti berlalu’, karena lembaga DPR tak mungkin goyah hingga Pemilu Legislatif 2014.

Dan bagi para pengkritik kebijakan, sebaiknya mawas diri. Pemilih pada Pemilu 2009 tentunya lebih memilik sikap bijak dalam mengkritik, daripada pengkritik yang tak memilih atau Golput. Tapi jika memang para pengkritik mau mengganti Presiden sebelum masa jabatan 2014, sebaiknya mengganti UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Siapa tahu usulan masa jabatan presiden yang 5 tahun, bisa menjadi 2 atau 3 tahun.

Salam Kompasiana!

oleh : Ronaldy

Penumpang gelap membonceng di hak angket mafia pajak. Bentukan parlemen senayan berbagai partai ini akhirnya tak di dukung dengan bulat, 10 fraksi. 2 fraksi, Partai Demokrat (PD), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui fraksinya memerintahkan para kadernya yang sudah tergabung dalam hak angket itu, untuk segera menarik diri. Segawat itukah hak yang bernama angket mafia pajak? Benarkah, hak angket itu ingin menggoyang pemerintahan SBY - Boediono, supaya tidak bisa stabil?

Yang dimaksud Tjipto dari PD, soal hak angket itu, adalah permainan partai politik (parpol), yang ingin menembak sasaran selain mafia pajak. Ditakutkan ada penumpang gelap, karena sudah ada wacana mau diarahkan ke satgas dan sebagainya,” keluhnya (detik.com 26/1-2011)

Menurut penjelasan pasal 27 huruf c UU no 22 tahun 2003, bahwa sebenarnya hak angket adalah DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahyang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jika, berkaca dan berpaut pada penjelasan UU yang dimaksud di atas, maka wajar saja partai pemerintah, dalam hal ini PD, gerah, dan mengkhawatirkan pasal ini, khususnya dengan tambahan mafia pajak. Bisa-bisa, hak angket ini bisa disalah gunakan pada hal-hal yang tidak perlu. Ujungnya, menggoyang pemerintahan SBY - Boediono. Dan, satgas mafia hukum yang didalamnya ada nama Denny Indrayana, jelas-jelas menjadi sasaran tembak yang empuk.

Soal Panja dan Pansus DPR

Peneliti Bidang Hukum Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Ferdiansyah, adalah hal yang tak pasti dan tak terselsaikan penyelesaian kasus hukum yang tersangkut kasus korupsi, dibentuk panja, pansus, dan hak angket (PPHA). Jika ini terjadi, akan mencederai proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya tekanan politik (pembentukan panja, dll) dalam kasus hukum, terutama korupsi, tegasnya.

Bahkan, Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum (GERAM), dimotori pengacara senior, Todung Mulya Lubis, dengan lantang menyerukan bahwa penegakan hukum yang ada; Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, agar berada di garda terdepan dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan korupsi yang terorganisir. Dan, pihaknya (GERAM) mendukung langkah-langkah serta upaya yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum, tegas pengacara majalah Time versus Soeharto.

Tengoklah sedikit kebelakang, belum genap setahun pansus century yang dibentuk DPR, ujung dan akhirnya melempen dan tak berhasil mengangkat akar permasalahan yang ada. Jika, pansus ini menjadi acuan pada pembentukan pansus dan panja berikutnya (pasca pansus century) , pantas saja kegelisahan dan kegundahan dan skeptis melanda sebagian besar rakyat Indonesia, terutama dari kalangan profesional - independen yang concern terhadap bidang hukum.

Namun, alasan sebagian DPR membentuk panja, pansus dan hak engket ini, tak terlepas dari keseriusan untuk memberantas dan memerangi korupsi, elak fungionaris legislatif dari beberapa partai pendukung gerakan pembentukan ini. Bahkan, tegasnya fungsi dari DPR sebagai keputusan politik, gunanya pembentukan PPHA supaya lembaga penegakan hukum bekerja dengan serius dan tak berkesan pada siapa saja, termasuk yang berkuasa, ujarnya lagi.

Jadi, tinggal tergantungt dari kita sebagai rakyat awam yang belum dan mudah-mudahan tidak terkontaminasi pada kepentingan politik, untuk memilih dan memutuskan, bahwa apakah ada keuntungan yang signifikan dengan pembentukan PPHA bagi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, terutama soal korupsi yang menurun atau sebaliknya?

Oleh : M. Rasyid Nur

Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Mantan Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo, mendapat penghargaan Charta Politika Award 2010 untuk kategori politisi parpol oposisi yang paling berpengaruh di media selama 2010. Meski menjadi politisi opisisi terpopuler, Wakil Ketua DPR ini tetap menganggap citra bukanlah segalanya.

"Saya menyakini politisi yang hanya menjaga citra tanpa melakukan kerja nyata dan memenuhi janji yang dibuatnya, pasti suatu hari akan ditinggalkan konstituennya yang kecewa karena politisi tersebut hanya sibuk menjaga citranya," kata Pramono usai acara pemberian penghargaan di Hotel Nikko, Jl MH Thamrin, Rabu (19/1/2011) malam.

Berikut wawancara lengkap detikcom dengan Pram, sapaan akrabnya, yang kini sedang mengambil program doktor Ilmu Komunikasi Politik di Universitas Padjadjaran:

Anda mendapat Charta Politika Award 2010 untuk kategori Politisi Parpol Oposisi Berpengaruh di Media Tahun 2010. Apa makna penghargaan itu buat Anda?

Penghargaan tentunya merupakan apresiasi masyarakat tentang apa yang sudah kita perbuat dan lakukan. Saya tidak pernah melakukan sesuatu dengan mengharapkan penghargaan, tetapi bila kita mendapatkan apresiasi tentunya hal yang postif bagi diri saya karena ternyata publik menghargai terhadap apa yang sudah kita lakukan dan sekaligus menjadi tantangan agar kepercayaan publik selalu dapat kita jaga.

Apa makna komunikasi politik buat Anda?

Komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang sarat akan tujuan. Aktivitas yang dimaksud tidak hanya berbentuk komunikasi verbal dan tertulis, tetapi juga melibatkan simbol-simbol non verbal seperti warna pakaian, rias wajah, gaya rambut, desain simbol, logo dan sebagainya. Dengan kata lain, identitas atau citra politik turut berperan dalam komunikasi politik.

Dalam komunikasi politik dituntut bagaimana seorang politisi dapat menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran kepada publik dan tentunya mengharapkan publik dapat terpengaruh dan mengikuti apa yang menjadi keinginan komunikator. Dalam negara demokrasi, komunikasi politik menjadi hal yang penting karena sebuah ide atau gagasan tidak hanya harus baik tetapi bagaimana disampaikan secara baik melalui media massa yang baik juga menjadi hal yang penting.

Banyak yang berpandangan komunikasi politik justru memberi jarak pada esensi politik itu sendiri (kerja untuk rakyat), karena bisa terjebak pada pencitraan dan sebagainya. Tanggapan Anda?

Dalam demokrasi dan era keterbukaan publik yang menuntut adanya citra yang baik dari seorang politikus, menuntut seorang politikus untuk bisa memerankan citra yang baik dalam setiap panggungnya, sehingga ada perbendaan antara panggung depan, yang berhubungan langsung dengan aktivitas politiknya dan panggung belakang, realita kehidupan kesehariannya.

Sekarang ini banyak politisi yang terjebak untuk memainkan peran dramaturgis, itu menurut Erving Goffman, yaitu dengan baik memerankan panggung depannya tetapi mengabaikan kerja nyata bagi masyarakatnya. Saya menyakini politisi yang hanya menjaga citra tanpa melakukan kerja nyata dan memenuhi janji yang dibuatnya, pasti suatu hari akan ditinggalkan konstituennya yang kecewa karena politisi tersebut hanya sibuk menjaga citranya.

Anda sedang mengambil program doktoral bidang komunikasi politik di Universitas Padjadjaran. Apa itu mempengaruhi Anda dalam berkomunikasi praksis sebagai politisi sehingga meraih penghargaan?

Saya sedang mengambil doktor Ilmu Komunikasi Politik di Universitas Padjadjaran, tentunya banyak hal yang berpengaruh dalam cara pandang saya terhadap komunikasi politik walau selama ini sudah menjadi kegiatan sehari-hari yang dijalani. Sebagai politikus saya merasa dengan pengetahuan secara teoritis yang lebih baik dan mendalam akan sangat membantu dalam melakukan komunikasi politik.

Menurut Anda, apa keuntungan dan kerugian menjadi politisi dari parpol oposisi, terkait dengan komunikasi politik yang Anda lakukan?

Dalam demokrasi memerlukan adanya check and balances. Sebagai partai di luar pemerintahan terdapat kerugian terutama menyangkut akses kepada pusat-pusat kekuasaan, terutama yang menyangkut akses ekonomi sehingga seringkali menyulitkan partai untuk bisa menjalankan roda organisasinya karena terbentur masalah pembiayaan dan kurangnya proses pembelajaran bagi kader untuk bisa memimpin secara langsung dipemerintahan.

Keuntungannya adalah lebih dekat dengan publik dan rakyat, karena setiap waktu bisa menyalurkan dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi atau keinginan rakyat dan bisa membuat tawaran alternatif kebijakan yang berbeda dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.

Kalau harus memilih salah satu: 'menjadi populer tapi minim kerja untuk rakyat' atau 'tidak populer tapi maksimal kerja untuk rakyat', mana yang Anda pilih?

Tentunya secara lugas saya akan memilih menjadi "tidak populer tapi maksimal kerja untuk rakyat", sebab tujuan utama saya terjun menjadi politikus adalah untuk bisa berbuat sesuatu yang nyata bagi masyarakat.

Dengan latar belakang anak guru SMA di Kediri, dengan 7 bersaudara, saya mengalami dan mengetahui beratnya kehidupan di masyarakat, sehingga perlu ada politisi atau pemimpin yang sungguh-sungguh bersedia dan mau bekerja untuk rakyat secara nyata, tidak sibuk dengan kepentingannya sendiri, terutama dalam menjaga citranya.
(lrn/nrl)

Eddi Santosa - detikNews
Dubes Norwegia RA Esti Andayani

"Kini saya akan makin mendekatkan hubungan rakyat kedua negara," tekad Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia R.A Esti Andayani, yang baru 9 bulan menempati pos KBRI Oslo terhitung sejak dia menyerahkan surat kepercayaan kepada Raja Harald V (15/4/2010).

Baru menginjak bulan ke-8 Esti, yang dikenal egaliter dan menghormati para pendahulu, sudah mendapat tugas tidak ringan yakni kunjungan Presiden RI Yudhoyono dalam rangka menghadiri Oslo CFC 2010 atau Konferensi Oslo untuk Perubahan Iklim, sekaligus menjadi co-chairs bersama PM Norwegia Jens Stoltenberg, Desember lalu. Sebelum presiden tiba, perundingan di Oslo yang mengegolkan LoI hibah senilai US$ 1 miliar berlangsung alot sampai pukul 03.00 dinihari.

Januari 2011, Esti memimpin partisipasi Indonesia di Reiseliv Oslo dan meraih penghargaan sebagai partisipan terbaik. Di sela-sela kesibukan di Reiseliv, Esti meluangkan waktu untuk wawancara dengan detikcom baru-baru ini. Berikut ini petikannya.

Dapat dijelaskan bagaimana hubungan Indonesia dengan Norwegia saat ini?

Hubungan bilateral Indonesia-Norwegia saat ini sangat baik, sedang di puncak-puncaknya. Ini hasil rintisan sejak lama oleh para pendahulu saya. Juga di multilateral terus meningkat, terutama tahun 2000-an mulai dirintis Human Right Dialogue, di zamannya Dubes Retno. Terus ada lagi Global Intermedia Dialogue yang dipicu oleh adanya kartun pelecehan agama. Ini terus bergulir sampai pada suatu titik di multilateral khususnya dalam isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, di mana kita menjadi motor, tuan rumah, juga ketua pada United Nations Climate Change Conference (UNCCC) di Bali (2007).

Ada capaian-capaian atau indikator-indikator lainnya?

Hubungan jelas meningkat tidak hanya bisa dilihat di tataran riil tetapi juga di tingkat kebijakan, ditandai antara lain dengan saling kunjung Presiden ke Norwegia di 2006. Lantas PM Norwegia ke Indonesia pada waktu Global Intermedia Dialgue, tahun itu juga. Ada saling kunjung. Presiden kembali berkunjung ke Norwegia pada Desember 2010 kemarin. Sebelumnya sudah ada saling kunjung antar menteri luarnegeri. Ini semua menunjukkan hubungan yang sangat baik.

Terlihat begitu penting Norwegia melihat Indonesia, mengapa?

Mereka memperhatikan betul bahwa Indonesia mempunyai prospek ke depan, apalagi setelah kita masuk G20. Mereka menyadari bahwa Indonesia menjadi negara strategis untuk mengembangkan hubungan bilateral. Oleh karena itu tahun lalu (2010) Kementerian Luarnegeri Norwegia mengumumkan bahwa untuk 2011 akan dilakukan peningkatan kapasitas Kedubes Norwegia di Jakarta untuk menangani berbagai isu yang sekarang semakin meningkat dengan Indonesia, terutama bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Momentum ini harus kita manfaatkan betul. Bagi kita Norwegia juga negara sahabat yang tidak pernah berusaha mencampuri atau mendikte.

Dana hibah Norwegia US$ 1 miliar untuk Indonesia itu tidak kecil. Bagaimana prosesnya?

Hibah untuk Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD (Pengurangan Emisi dari Penggundulan Hutan dan Degradasi Hutan, red) itu melalui perundingan sangat alot sampai pukul 03.00 dinihari di Oslo. Kita ingin hasrat hibah itu tidak secara lisan, tapi dituangkan secara tertulis. Sebelum presiden datang, tim perunding dari Jakarta di Oslo mengatakan bahwa kalau Anda tidak bersedia menandatangani, maka presiden kami tidak jadi datang. Akhirnya mereka bersedia menuangkan hibah US$ 1 miliar itu secara tertulis dalam LoI.

Hibah akan diberikan bertahap sesuai dengan delivery-nya. Saat ini indonesia sudah berada dalam tahap kesiapan dari 3 tahap yang disepakati, yakni tahap persiapan (2007-2008), tahap kesiapan (2009-2012), dan tahap pelaksanaan penuh (pasca 2012).

Mengapa kepercayaan Norwegia begitu besar?

Mereka percaya pada kita karena mereka melihat bahwa demokrasi kita berjalan dengan baik. Ekonomi kita juga solid, pernah minus saat krisis 1998 kok terus tumbuh dan tidak terdampak oleh krisis 2008. Itu antara lain yang membuat mereka yakin bahwa kita akan sukses.

Greenpeace di dalam negeri mengkritisi kebijakan perhutanan dan produksi CPO Indonesia. Apakah isu ini juga mendapat perhatian di Norwegia?

Di tingkat NGO di Norwegia memang hal itu sempat menjadi perhatian. Pemerintah Norwegia mengikuti dengan cermat bahwa pengalihan lahan menjadi perkebunan adalah lahan yang memang sudah tidak layak lagi untuk hutan. Itu lahan yang sudah terlanjur dan kita tidak membuka lagi lahan-lahan seperti itu. Jadi bukan hutan dialihkan untuk perkebunan. Tidak seperti itu. Ini menjadi bagian dari tugas kami di KBRI untuk menjelaskan.

Bagaimana neraca kedua negara dalam bidang ekonomi?

Di bidang ekonomi juga terus meningkat dan potensi kedua negara sangat besar. Hubungan perdagangan berjalan baik dan aktif, bahkan kini tampak semakin berkembang pesat dan secara berangsur-angsur komoditi ekspor dan impornya menjadi lebih beragam. Perkembangan ini tercermin dari volume perdagangan yang naik 45% dari NOK 1169 juta (2009) menjadi NOK 1695 juta (2010) dengan komposisi nilai ekspor Indonesia ke Norwegia naik 13% dari NOK 772 juta (2009) menjadi NOK 872 juta (2010). Sedangkan impornya dari Norwegia juga naik 109% persen dari NOK 393 juta (2009) menjadi NOK 823 juta (2010), sehingga neraca perdagangan masih memperlihatkan posisi surplus untuk Indonesia sebesar NOK 49 juta.

Kenaikan ekspor Indonesia ke Norwegia meliputi garmen, alas kaki dan perabot. Sebaliknya kenaikan impor Indonesia dari Norwegia disebabkan ada lonjakan drastis impor kelompok manufactures of metals, bahan kimia, dan permesinan.

Terkait isu integrasi yang sedang marak, bagaimana dengan orang Indonesia di Norwegia?

Menurut saya orang Indonesia itu mudah berintegrasi. Saya belum pernah mendengar warga Indonesia di Norwegia mendapat perlakukan kurang menyenangkan. Orang Indonesia dikenal tekun, jujur dan loyal. Di Oslo dan sekitarnya jumlah warga kita ada 260 orang, di seluruh Norwegia totalnya ada 740 orang, termasuk 81 orang mahasiswa.

Bagaimana hubungan di bidang sosial budaya dan antar-masyarakat dua negara yang secara geografis terpisah sangat jauh ini?

Hubungan di bidang ini boleh dikatakan juga sangat erat. Apalagi dikaitkan dengan banyaknya mahasiswa Norwegia yang belajar pra-universitas di Indonesia, terutama di Bali. Tercatat ada empat college yang bekerjasama dengan berbagai yayasan di Indonesia dan Universitas Udayana dalam pengiriman mahasiswa. Sebaliknya kita juga sudah punya kursus Bahasa Indonesia untuk masyarakat Norwegia di Oslo dan sekitarnya. Juga ada grup kesenian yang melibatkan warga Norwegia pecinta kebudayaan Indonesia.

Kegiatan kebudayaan dan kontak antar-masyarakat ini akan terus kita tingkatkan untuk semakin mengangkat awareness dan popularitas Indonesia, yang muaranya akan mendukung ekonomi. Termasuk partisipasi kita di Reiseliv 2010, yang mendapat penghargaan The Best Exhibitor Award. Bagaimana kita mau menjual, kalau kita kurang dikenal? Ini momentum sangat baik bagi saya. Ada capaian-capaian itu dan saya harus menjaga betul agar semua tetap terus bergulir.

R.A Esti Andayani, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia.

Lahir: Yogyakarta, 31 Januari 1957. Pendidikan Formal: Fakultas Sosial Politik Universitas Indonesia (1983), Karir: Direktur Kerjasama Teknik, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI (2010-2005), Direktur Komoditi dan Standardisasi, Ditjen Ekonomi Multilateral, Keuangan dan Pembangunan Kemlu RI (2005-2004), Konselor Ekonomi pada Misi Indonesia untuk PBB di Genewa, Kasubdir Kerjasama Ekonomi, Direktorat Hubungan Ekonomi Negara-negara Berkembang Kemlu RI (2002-1999), Sekretaris II Sosial Ekonomi pada Misi Indonesia untuk PBB di New York (1999-1994).

Oleh : Posmasiahaan

Oleh : Ihsan fathurrohman

oleh : Ayu Adriyani Yusuf

Hemmm, hari ini saya menonton berita dari sebuah channel televisi. Ya, kalau kemarin masih sibuk bicara tentang Gayus, hari ini lagi panas-panasnya bicara tentang “keluhan Pa’ Beye akan gajinya”. Ternyata Indonesia selalu punya berita yang siap menangkap sinyal mata membelalak di seantero negeri.

Berulang kali media, menayangkan Pa’ Beye saat menyampaikan pidatonya. Huuaammmm,,,,,kembali lagi, kali ini saya menulis bukan karena saya ada posisi Pro Pa’ Beye, tidak juga pada posisi kontra. Karena, kodrat kita sebagai seorang manusia adalah mempercayai bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak memiliki kesalahan.

Di depan Rapim TNI/POLRI 2011, menurut saya itu bukan keluhan. Seperti apa yang selama ini dinilai oleh rakyat, ataupun yang semakin gencar diberitakan awak media. Menurut saya itu Cuma statement biasa yang digunakan untuk merespon keadaan sekarang. Tapi, saya setuju dengan seorang ahli komunikasi politik yang mengatakan bahwa sekalipun itu bukanlah sebuah keluhan, tapi sepertinya tidaklah pantas seorang pemimpin berkata demikian. Ya, tidak pantas memang!

Pa’ Beye bukan tidak mungkin berkata demikian untuk menarik simpati rakyat, tapi sayang kenyataan tidak berkata demikian. Kata-katanya sendiri kemudian menjadi boomerang baginya. Rakyat juga tidak bisa disalahkan ketika salah mengartikan, karena sejatinya seorang pemimpin adalah seorang yang senantiasa menjadi sorotan. Terutama, dalam berkata-kata. Komunikasi yang seperti inilah yang terkadang diabaikan, namun kemudian menjadi boomerang bagi seorang pelaku komunikasi.

oleh : ade indonesia

Curhat Gaji SBY dan Kebohongan Pemerintah

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengungkapkan isi hatinya alias curhat. Curhat terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden “Curhat” SBY adalah mengenai gajinya sebagai Presiden tidak pernah naik selama tujuh tahun menjadi Republik, welnu, kita sebut saja itu sebagai “curhat gaji”. Curhat Gaji itu diutarakan oleh SBY pada acara Rapat Pimpinan TNI dan POLRI Tahun 2011 di Balai Samudera, Jakarta, Jum’at 21 Januari 2011.

Berdasarkan catatan di Bagian Angggaran Kementerian Keuangan, gaji pokok presiden sekitar Rp 30,24 juta dan tunjangan presiden Rp 32,5 juta. Total pendapatan presiden sekitar Rp 62,7 juta per bulan. Malahan, sewaktu habis jogging Minggu pagi, saya melihat talkshow di sebuah TV swasta nasional, salah seorang narasumber mengatakan bahwa Presiden masih mendapat dana dari pembuatan dan penyampaian pidato kenegaraan, nominal-nya mencapai lebih dari 1 milliar pertahun. Wah, pidato mahal amat!!, Padahal dulu, saya masih ingat bagaimana SBY mendapat kritikan pedas tatkala ia berpidato dengan ‘mencotek’ tulisan di Ipad merk Apple, sedangakan lambang Apple itu di atas lambang negara kita, yaitu Burung Garuda. Seperti gitu aja hasilnya, 1 milliar per tahun! C’est fou! It’s crazy!

Well, tampaknya SBY yang berpendapatan Rp 62,7 per bulan itu ternyata juga merasa tertekan, merasa tidak nyaman dengan lonjakan harga-harga pangan belakangan ini. Asal tahu saja, harga 12 jenis komoditas pangan meningkat tajam. Bahkan, harga tiga komoditas naik lebih dari 90 persen. Kenaikan tertinggi pada harga cabai rawit, yang dalam rentang Januari 2010-2011 naik 341,23 persen, menjadi Rp 63.424 per kilogram. Adapun harga beras premium dalam rentang Januari 2010-2011 naik 22,74 persen menjadi Rp 9.200 per kg, cabai rawit dan bawang merah naik 99,53 persen menjadi 25.048 per kg.

Jikalau SBY yang bergaji 62,7 per bulan itu juga ikut mengeluh, sambat, merana dengan gajinya yang tidak pernah naik sedangkan harga-harga pangan melambung tinggi, bagaimana dengan nasib rakyat kecil, kaum kromo, proletariat? Lalu bagaimana nasib Pak Marhaen? Sudah tentu nasibnya rakyat kecil, nasibnya Kang Marhaen menjadi lebih menderita, menjadi lebih merana. Tempo hari yang lalu, media massa-mass media memberitakan tentang peningkatan angka bunuh diri. Salah satu faktor kuat penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor KEMELARATAN di negri yang dianugerahi Tuhan YME dengan melimpahnya kekayaan alam. Bahkan, ada 4 atau 6 orang bersaudara meninggal dunia karena keracunan thiwul! Mereka terpaksa makan thiwul karena tidak punya cukup uang untuk beli beras! Zij haden geen veel geld om reis te kopen! Holly shit! This is poverty!!

SBY curhat tentang gajinya yang Rp 62,7 juta per bulan belum pernah naik, hal itu bisa juga bearti SBY ingin gajinya dinaikkan, tersirat juga bahwa SBY merasa gajinya masih kurang, yang tersirat belum tentu tersurat! Seperti cinta yang tersirat dalam gerak tubuh, meski bibir mengatakan tidak, tapi mata memancarkan sinarnya hehehe ;)

Yang menjadi soal kemudian, apakah kinerja SBY selama 6 tahun keprseidenannya (Yudhoyono’s presidency) cukup baik sehingga ia minta gajinya dinaikkan? Apakah keluhan alias curhat gaji SBY berjalan lurus dengan kinerja pemerintahannya?

Yang jelas, menurut survey litbang Kompas yang dipublikasikan tanggal 17 Januari 2011, tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY terus menurun, terus merosot. Hal itu dapat diartikan bahwa rakyat menilai-rasakan kinerja SBY buruk, rakyat menganggap SBY tidak becus menjalankan roda pemerintahan dan gagal menyejahterakan rakyat seperti janji-janji muluknya dalam setiap kampanye pilpres.

Malahan, tempo hari yang lalu, tepatnya 10 Januari 2011, sejumlah tokoh lintas agama berbicara tentang kebohongan pemerintah SBY. Ada 18 kebohongan pemerintahan SBY. Berikut beberapa kebohongan pemerintahan SBY.

Pertama, awal November 2009, Presiden mengatakan, prioritas 100 hari bukan sekedar swasembada, melainkan surplus pangan. Namun, pemerintah serahkan harga kepada pasar. Akibatnya Kompas (7/1/11) membuat berita utama bahwa pilihan rakyat tinggal “Utang, Kurangi Makan, Bunuh Diri” karena “Kesulitan Ekonomi secara Masif Dirasakan Rakyat”.

Kedua, tentang data angka kemiskinan. Pemerintah berkali-berkali menyatakan berhasil mengurangi kemiskinan (batas garis kemiskinan pengeluaran Rp 211.726 per bulan) 31,02 juta jiwa. Menurut tokoh agama, dengan pendekatan jumlah penduduk yang layak menerima raskin (beras miskin) tahun 2010, penduduk miskin berjumlah 70 juta jiwa. Yang benar saja Rp 211.726 per bulan! Cukupkah nafkahnya Rp 211.726 sebulan?

Jikalau mengikuti logika SBY;

“Gebleken is dat het thans voor volwassenen mogelijk is, zich voor Rp 211.726 per maand te voeden” artinya:

“Ternyatalah bahwa kini satu orang dewasa bisa cukup makan dengan Rp 211.726 sebulan”

Benarkah itu? Well, gila! Uang segitu pun tidak cukup untuk belajar Bahasa Perancis 1 level di Centre Culturel Français!! Masih kurang untuk membeli lengkap cerita bergambar Mahabharata! Dengan nafkah segitu, seumur hidup pun juga tidak akan bisa memainkan “Für Elise” karya Beethoven dengan piano!! Avec le salaire Rp 211.726, c’est impossible pour faire du piano! c’est très triste! Je n’aime pas l’administration de Yudhoyono! Je détèste beaucoup, et vous aussi?ik haat, en haten jullie ook?

Ketiga, saat Sumiyati, tenaga kerja Indonesia disiksa di Arab Saudi, kemudian setelah rapat khusus, SBY menyatakan akan melengkapi TKI dengan ponsel (19/11/2011). Ponsel tidak jadi diberikan dan nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MOU) tidak jelas. Padahal menurut Migrant Care jumlah TKI meninggal 1.018 orang (2009) dan 1.075 orang (2010). Well, mengingat banyaknya TKI meninggal (dibunuh) di Timur Tengah pada waktu itu pun saya ‘sensi’ alias sebal kepada kata “Arab”. Untung-nya toch ada tiba-tiba teringat (diingatkan) istilah “Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga” hehehe. Namun, SBY dkk tetap saja bohong karena pemerintah tidak kunjung melindungi TKI.

Secara singkat dan hemat waktu, kebohongan SBY dapat dibagi menjadi dua, seperti berikut ini; Sembilan Kebohongan Lama yang meliputi: kegagalan pemerintah mengurangi kemisikinan dan swasembada serta ketahanan pangan; ketidakbenaran klaim SBY bahwa ia menjadi target terorisme dengan menunjukkan foto lama; kegagalan menuntaskan pembunuhan Munir, kegagalan meningkatkan kemajuan pendidikan, serta kegagalan melindungi kelestarian laut dan renegosiasi dengan PT Freeport.

Kemudian Sembilan Kebohongan Baru yang meliputi; kegagalan mencegah kekerasan organisasi massa tertentu atas nama agama dan kekerasan terhadap pers, kegagalan melindungi TKI, seta kegagalan mewujudkan transparansi dalam kasus pengunduran Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu. Selain itu, kegagalan memberantas korupsi dan mengungkap rekening gendut perwira Polri, kegagalan mewujudkan politik yang bersih, santun, dan beretika dalam kasus anggota KPU; Andi Nurpati, kegagalan memberantas mafia hukum Gayus Perut Tambun, dan kegagalan menegakkan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilanggar cecunguk Malaysia, Malingsia Malaysuck! Ini yang paling menyakitkan hati! Kita memang biasa malu dan miskin, tapi kalau dibuat malu dan miskin oleh Malaysia, itu kurang ajar namanya!!!

Wel,l itulah kebohongan-kebohongan SBY yang diutarakan oleh tokoh agama. Toch kita pun pasti lebih percaya tokoh agama daripada SBY. Kebohongan itu bearti juga bahwa SBY mendapat raport merah! SBY tidak becus mengurus negara dan gagal mensejahterakan rakyat. Dan saya ingin membuat perbandingan, ketika misalnya, ada seorang anak yang malas belajar sehinga ia nilai rapornya jeblok, si Anak itu pasti malu untuk minta kenaikan uang saku. Kemudian saya bertanya, jikalau nilai rapor SBY merah warnanya, pantaskah ia curhat tentang gajinya yang belum pernah naik?

Have a beautiful night, I wish you joy and happiness