Saat ini sulit membedakan antara pengusaha dan politisi. Pengusaha yang kaya bisa jadi politisi dan politisi tua bisa juga jadi pengusaha, hasil dari “tabungan” setelah berkiprah sekian lama di panggung politik partainya.

Akibatnya beberapa kebijakan pemerintah, yang “dibisiki” oleh partai politik, sering dibentuk oleh opini seseorang, atau beberapa orang, yang menjadi penyokong dana sebuah partai politik (parpol). Hal itu dilakukan pengusaha agar kebijakan pemerintah tidak berseberangan pada visi dan misi perusahaannya.Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebaiknya bisa memberi keuntungan, atau setidaknya tidak merugikan usaha yang sedang dijalankan.

Logis saja sih. Bukankah pernah ada jargon: “maju tak gentar, membela yang bayar”? Siapa bosnya, bisa terlihat dari siapa yang membayar siapa.

Maka tidak heran mafia di negeri ini susah untuk diberantas. Kalau para mafia itu mau dicabut sampai akarnya, bisa hancur negara kita, kata seorang jenderal polisi. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah bisa berkurang, sambungnya. Padahal saat ini saja kepercayaan masyarakat pada pemerintah bisa dikatakan tidak ada lagi.

Fenomena yang hangat dibicarakan saat ini adalah soal gaji menjadi pemimpin daerah. Beberapa waktu lalu di sebuah acara talk show MetroTV, diadakan dialog tentang berapa jumlah modal dan berapa jumlah total pengeluaran untuk menjadi seorang gubernur. Di acara itulah saya melihat akar korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Bagaimana bisa seorang gubernur yang gajinya sekitar 200 juta per tahun, atau katakanlah 1 milyar, kemudian “balik modal” sekitar 20 milyar selama 1 periode masa jabatan?

Dan inilah akar permasalahannya: mengapa membutuhkan modal besar agar bisa menjadi seorang pemimpin daerah? Atau pertanyannya dibalik: sudah tahu modalnya besar, kok mau mencalonkan diri menjadi kepala daerah?

Fenomena ini pun menjalar sampai ke pusat. Untuk menjadi anggota dewan hingga menjadi presiden butuh modal yang sangat besar. Disinilah simbiosis mutualisme itu terbentuk. Pengusaha butuh kebijakan yang menguntungkannya, dan politikus butuh dana untuk mendapatkan jabatan politisnya. Rakyat menjadi penontonnya.

Lingkaran setan ini sebenarnya bisa dihancurkan jika rakyat sungguh-sungguh ingin dan mau menghancurkannya. Seperti membuat parpol baru yang sumber dananya berasal dari sumbangan tiap anggota. Jadi siapapun yang terpilih, benar-benar mewakili suara rakyat yang telah “membayarnya” dengan sistem iuran. Seperti cara kampanye presiden Barrack Obama, mengumpulkan dana dari pendukungnya. Sumbangan dibatasi jumlah maksimalnya, sehingga tidak ada penyumbang terbesar yang merasa menjadi “donatur” parpol ke depannya. Cara ini bisa lebih efektif jika rakyat bisa benar-benar konsisten pada pilihannya. Tidak mau menerima “uang politik” yang hanya habis dimakan sebulan, padahal orang yang dipilihnya akan bertahta dalam hitungan tahunan.

Tapi pelaksanaannya di lapangan memang berat. Ditambah lagi cara berpikir yang skeptis dan pesimis mulai mewabah di sebagian besar rakyat Indonesia. Lebih menyukai cara-cara instan. Tapi jika tidak dimulai dari sekarang, sampai kapan Indonesia dijajah oleh politik kepentingan? Dan pada akhirnya berujung pada KKN yang menghancurkan Indonesia secara perlahan.
NB: Politisi dan pemimpin daerah sebenarnya dibayar dengan “uang rakyat”, tapi mereka kurang menyadarinya karena merasa telah membeli “suara rakyat”.

*) gambar diambil dari sini.