Presiden, Hari Pers dan Politik Pencitraan
Puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2011 ini digelar di Kupang, Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbagai perhelatan digelar, mulai dari yang kecil dan santai seperti gerak jalan masal, lalu pameran pembangunan yang melibatkan pengrajin lokal dengan nuansa khas NTT, sampai pada seminar peningkatan profesionalisme wartawan. Acara tahunan ini juga diwarnai dengan kirab gong perdamaian keliling kota Kupang sampai pada seremonial pemasangan gong tersebut di taman Nostalgia Kupang. Tuan rumah perhelatan akbar ini tampaknya sangat siap dan berusaha menyuguhkan yang terbaik.Sebelumnya telah juga dilaksanakan penganugerahan penghargaan atas karya-karya jurnalistik terbaik. Peringatan Hari Pers Nasional kali ini juga menyita perhatian media-media regional. Harian Umum Pos Kupang bahkan menyiapkan halaman khusus sejak sebulan silam untuk berbagai informasi dan berita tentang persiapan dan pelaksanaan HPN tahun ini. Benar-benar sebuah gelaran penting, untuk dunia pers Indonesia dan tentu saja untuk bangsa kita tercinta ini.
Presiden SBY juga memandang kegiatan ini sebagai sesuatu yang berharga; dan karenanya memutuskan untuk ikut terlibat tidak hanya pada acara puncak tetapi juga pada beberapa hari sebelumnya. SBY juga memanfaatkan moment ini untuk secara langsung mengunjungi Provinsi NTT yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin lebih dikenal sebagai provinsi miskin dengan rentetan persoalan prihatin yang selalu saja muncul dalam pemberitaan, seperti kemiskinan, busung lapar, bahkan TKW yang teraniaya (cfr: Kasus Nirmala Bonat). Berbagai harapan pun bermunculan; peringatan Hari Pers Nasional kali ini tidak hanya berdaya guna bagi perkembangan dunia jurnalisme di Indonesia tetapi juga bagi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini. Harapan ini tentu saja tidak berlebihan untuk diungkapkan tetapi mungkin justru menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Apa pasal?
Dalam pidatonya di depan kalangan wartawan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tamu undangan lainnya serta seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikannya melalui televisi, Presiden malah terlihat tidak menyentuh esensi persoalan termasuk dalam konteks kewartawanan tentang bagaimana seharusnya pers berperan dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dalam paparannya, SBY malah terkesan sangat normatif (sesuatu yang sudah sering beliau lakukan dan seharusnya segera dihentikan) dan tentu saja tetap berusaha mencitrakan diri sebagai pemimpin negara yang berhasil. SBY pada perhelatan puncak hanya menyampaikan hal-hal yang secara akademis sudah diketahui oleh mahasiswa Komunikasi semester awal bahwa pers adalah kekuatan yang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan pembangunan; bahwa pers selama ini telah memberikan dukungan penuh pada kinerja pemerintah; bahwa pers selama ini selalu mengkritisi pembangunan dan ini penting buat pemerintah. Bukankah hal-hal tersebut normatif?
Keberhasilan Pembangunan
Yang menarik dari pidato Presiden pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun ini adalah pemilihan kata keberhasilan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kalangan menilai, pembangunan Indonesia dalam masa pemerintahan SBY tidak laya disebut berhasil. Tokoh lintas agama yang didukung oleh Badan Pekerja dengan jelas memaparkan data dan fakta yang menjelaskan bahwa kata keberhasilan sangat pasti tidak mungkin bisa dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah. Tokoh-tokoh penting ini bahkan menyebutnya sebagai kebohongan. Sri Palupi dari Ecosoc Rights Institute dalam artikel Seperti Katak Dalam Tempurung, yang dimuat di Kompas (4/2/1011) memaparkan:
Pemerintah mengklaim, ekonomi RI terbesar ke-16 di dunia, sementara PDB 3.000 dollar AS per kapita, cadangan devisa 94,7 miliar dollar AS, nilai ekspor 50,0 miliar dollar AS, dan nilai tukar rupiah menguat. Capaian ini sejalan dengan yang terjadi di kalangan atas, yaitu pembelian mobil mewah meningkat 37 persen; transaksi kartu kredit untuk makanan, busana, dan pelesiran meningkat 20 persen; serta laba usaha penjualan barang mode merek impor meningkat 52 persen.Di kalangan bawah, klaim keberhasilan pembangunan direspons dengan kematian sejumlah warga miskin akibat tekanan ekonomi. Tak lama setelah pemerintah memaparkan capaian pembangunan ekonomi, dua anak balita penderita busung lapar di Lombok meninggal dunia. Di Provinsi NTB saja, dalam tiga tahun terakhir tercatat 151 anak meninggal akibat busung lapar.
Tulisan Sri Palupi yang saya ambil sebagai kutipan jelas hanya satu dari sekian banyak contoh yang memberi gambaran bahwa Pemerintahan SBY melakukan kebohongan. Jika demikian, layakkah orde ini disebut berhasil? Sebagian besar dari sidang pembaca tentu akan menjawab tidak layak. Tetapi tentu berbeda dengan SBY dan kabinetnya. Bagi SBY, cara membaca data yang berbeda jelas menjadi alasan utama masa kepemimpinannya dianggap tidak berhasil. SBY tetap merasa berhasil dan merasa perlu menegaskan keberhasilannya itu di hadapan pemilik media, praktisi media dan seluruh masyarakat Indonesia melalu kesempatan tampan puncak peringatan Hari Pers Nasional.
Dalam pidatonya, SBY bahkan dengan jelas menyebut “semoga Presiden setelah saya lebih berhasil lagi“. Kata lebih di sini mengisyaratkan bahwa SBY merasa telah berhasil dan presiden berikutnya hanya perlu menambah. Padahal hemat saya, seharusnya kata lebih dihapus dan presiden hanya bilang “semoga Presiden setelah saya bisa berhasil”.
Tetapi sekali lagi, SBY tahu betul bagaimana menjawab tudingan-tudingan miring dan berbagai pikiran kritis tentang kinerja pemerintahannya. Seperti ketika mengundang tokoh lintas agama yang mengkritisinya bersamaan dengan tokoh lintas agama yang mendukungnya, SBY menyerahkan persoalan pada kalangan tokoh agama untuk berdebat dan dia melenggang; kali ini SBY menyerahkan penilaian pembangunan periode pada pers dengan tetap menitipkan salam bahwa orde ini berhasil. Sang Presiden memang tahu betul bagaimana mencitrakan diri, namun benarkah beliau sepenuhnya benar? Sekedar mengutip Sri Palupi, sebenarnya dengan menjalankan politik pencitraan, pemerintahan SBY sendirilah yang mengisi memori publik dengan kebohongan. Bukankah esensi politik pencitraan itu sendiri adalah kebohongan? Ibarat katak dalam tempurung, data yang disodorkan pemerintahan SBY terisolasi dari realitas yang dihadapi masyarakat.
Yang luar biasa, SBY melakukan politik pencitraan di hadapan tokoh pers dan pada hari penting dari insan-insan pers Indonesia. Sekarang tinggal melihat, mampukah pers menjadi lembaga yang melawan politik pencitraan atau justru mendukungnya? Sekedar mengingatkan, Rikard Bagun Pimpinan Redaksi Kompas dalam sebuah wawancara dengan Pos Kupang mengatakan, tantangan pers saat ini adalah kecepatan dan mulai melupakan kedalaman. Pertanyaan terbesar adalah, akankah kehadiran sang Presiden pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Kupang membawa dampak positif buat NTT di luar pencitraan? Waktunya untuk menjadi lebih baik, ya SBY-nya ya pers-nya.
Salam. R. Bellarmin Nagut
Presiden SBY juga memandang kegiatan ini sebagai sesuatu yang berharga; dan karenanya memutuskan untuk ikut terlibat tidak hanya pada acara puncak tetapi juga pada beberapa hari sebelumnya. SBY juga memanfaatkan moment ini untuk secara langsung mengunjungi Provinsi NTT yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin lebih dikenal sebagai provinsi miskin dengan rentetan persoalan prihatin yang selalu saja muncul dalam pemberitaan, seperti kemiskinan, busung lapar, bahkan TKW yang teraniaya (cfr: Kasus Nirmala Bonat). Berbagai harapan pun bermunculan; peringatan Hari Pers Nasional kali ini tidak hanya berdaya guna bagi perkembangan dunia jurnalisme di Indonesia tetapi juga bagi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini. Harapan ini tentu saja tidak berlebihan untuk diungkapkan tetapi mungkin justru menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Apa pasal?
Dalam pidatonya di depan kalangan wartawan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tamu undangan lainnya serta seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikannya melalui televisi, Presiden malah terlihat tidak menyentuh esensi persoalan termasuk dalam konteks kewartawanan tentang bagaimana seharusnya pers berperan dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dalam paparannya, SBY malah terkesan sangat normatif (sesuatu yang sudah sering beliau lakukan dan seharusnya segera dihentikan) dan tentu saja tetap berusaha mencitrakan diri sebagai pemimpin negara yang berhasil. SBY pada perhelatan puncak hanya menyampaikan hal-hal yang secara akademis sudah diketahui oleh mahasiswa Komunikasi semester awal bahwa pers adalah kekuatan yang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan pembangunan; bahwa pers selama ini telah memberikan dukungan penuh pada kinerja pemerintah; bahwa pers selama ini selalu mengkritisi pembangunan dan ini penting buat pemerintah. Bukankah hal-hal tersebut normatif?
Keberhasilan Pembangunan
Yang menarik dari pidato Presiden pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun ini adalah pemilihan kata keberhasilan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kalangan menilai, pembangunan Indonesia dalam masa pemerintahan SBY tidak laya disebut berhasil. Tokoh lintas agama yang didukung oleh Badan Pekerja dengan jelas memaparkan data dan fakta yang menjelaskan bahwa kata keberhasilan sangat pasti tidak mungkin bisa dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah. Tokoh-tokoh penting ini bahkan menyebutnya sebagai kebohongan. Sri Palupi dari Ecosoc Rights Institute dalam artikel Seperti Katak Dalam Tempurung, yang dimuat di Kompas (4/2/1011) memaparkan:
Pemerintah mengklaim, ekonomi RI terbesar ke-16 di dunia, sementara PDB 3.000 dollar AS per kapita, cadangan devisa 94,7 miliar dollar AS, nilai ekspor 50,0 miliar dollar AS, dan nilai tukar rupiah menguat. Capaian ini sejalan dengan yang terjadi di kalangan atas, yaitu pembelian mobil mewah meningkat 37 persen; transaksi kartu kredit untuk makanan, busana, dan pelesiran meningkat 20 persen; serta laba usaha penjualan barang mode merek impor meningkat 52 persen.Di kalangan bawah, klaim keberhasilan pembangunan direspons dengan kematian sejumlah warga miskin akibat tekanan ekonomi. Tak lama setelah pemerintah memaparkan capaian pembangunan ekonomi, dua anak balita penderita busung lapar di Lombok meninggal dunia. Di Provinsi NTB saja, dalam tiga tahun terakhir tercatat 151 anak meninggal akibat busung lapar.
Tulisan Sri Palupi yang saya ambil sebagai kutipan jelas hanya satu dari sekian banyak contoh yang memberi gambaran bahwa Pemerintahan SBY melakukan kebohongan. Jika demikian, layakkah orde ini disebut berhasil? Sebagian besar dari sidang pembaca tentu akan menjawab tidak layak. Tetapi tentu berbeda dengan SBY dan kabinetnya. Bagi SBY, cara membaca data yang berbeda jelas menjadi alasan utama masa kepemimpinannya dianggap tidak berhasil. SBY tetap merasa berhasil dan merasa perlu menegaskan keberhasilannya itu di hadapan pemilik media, praktisi media dan seluruh masyarakat Indonesia melalu kesempatan tampan puncak peringatan Hari Pers Nasional.
Dalam pidatonya, SBY bahkan dengan jelas menyebut “semoga Presiden setelah saya lebih berhasil lagi“. Kata lebih di sini mengisyaratkan bahwa SBY merasa telah berhasil dan presiden berikutnya hanya perlu menambah. Padahal hemat saya, seharusnya kata lebih dihapus dan presiden hanya bilang “semoga Presiden setelah saya bisa berhasil”.
Tetapi sekali lagi, SBY tahu betul bagaimana menjawab tudingan-tudingan miring dan berbagai pikiran kritis tentang kinerja pemerintahannya. Seperti ketika mengundang tokoh lintas agama yang mengkritisinya bersamaan dengan tokoh lintas agama yang mendukungnya, SBY menyerahkan persoalan pada kalangan tokoh agama untuk berdebat dan dia melenggang; kali ini SBY menyerahkan penilaian pembangunan periode pada pers dengan tetap menitipkan salam bahwa orde ini berhasil. Sang Presiden memang tahu betul bagaimana mencitrakan diri, namun benarkah beliau sepenuhnya benar? Sekedar mengutip Sri Palupi, sebenarnya dengan menjalankan politik pencitraan, pemerintahan SBY sendirilah yang mengisi memori publik dengan kebohongan. Bukankah esensi politik pencitraan itu sendiri adalah kebohongan? Ibarat katak dalam tempurung, data yang disodorkan pemerintahan SBY terisolasi dari realitas yang dihadapi masyarakat.
Yang luar biasa, SBY melakukan politik pencitraan di hadapan tokoh pers dan pada hari penting dari insan-insan pers Indonesia. Sekarang tinggal melihat, mampukah pers menjadi lembaga yang melawan politik pencitraan atau justru mendukungnya? Sekedar mengingatkan, Rikard Bagun Pimpinan Redaksi Kompas dalam sebuah wawancara dengan Pos Kupang mengatakan, tantangan pers saat ini adalah kecepatan dan mulai melupakan kedalaman. Pertanyaan terbesar adalah, akankah kehadiran sang Presiden pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Kupang membawa dampak positif buat NTT di luar pencitraan? Waktunya untuk menjadi lebih baik, ya SBY-nya ya pers-nya.
Salam. R. Bellarmin Nagut
Radioman, Writer, Columnist, Blogger, Orang Indonesia Jangan Lupa Jempolnya :
 |
Previous Article
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Berikan Tanggapan Anda .....
0 Respones to "Presiden, Hari Pers dan Politik Pencitraan"
Post a Comment