oleh : Della ana

Column

Kita pasti sudah tahu bahkan negara dan bangsa lainpun demikian, bahwa Indonesia itu negara yang sangat kaya kalau ditinjau dari apa saja yang terkandung diperut bumi Indonesia. Dari hasil alamnya, lautnya sampai komposisi kebudayaannya. Pokoknya komplit. Keunikan ini pasti membuat negara lain sangat iri.

Jumlah pulau-pulaunya sampai yang terkecil sekitar 18.000 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa. Hebat sekali kita. Beruntung sekali kita, karena kita terlahir dibumi Indonesia dan menyandang status warga negara Indonesia.

Dari keunikan ini saya mau bertanya bahagiakah kita?, senangkah kita dan beruntungkah kita?.

Mengapa saya bertanya seperti ini, karena ternyata keunikan, spesifikasi serta kompleksnya kondisi geografi Indonesia ini ternyata berimplikasi sangat serius pada ”Kebijakan Pembangunan Indonesia”. Marilah kita tinjau beberapa aspek yang mendasar, yang menjadi kontributor yang utama bagi performa pembangunan perekonomian di Indonesia.

Pangan

- Bahwa belanja orang Indonesia lebih sari 1/2 dihabiskan untuk keperluan pangan. Bobot harga komoditas mencapai 74% dalam perhitungan garis kemiskinan. Peranan komoditas mencapai 63% dari ekspor total dan 34% dari import total. Menyumbang 23% bagi penerimaan Pemerintah, serta menyumpang 26% terhadap penciptaan nilai tambah agregat. Indonesia ternyata bukan menjadi negara pengekspor utama komoditas, tetapi menjadi pengimpor utama komoditas. Baca

- Harga komoditas ditentukan oleh persoalan distribusi. Disparitas harga antar daerah sangat tinggi. Perbedaan harga tertinggi dan terendah bisa mencapai 4-5 kali lipat.

- Jadi masalah komoditas tidak sekedar persoalan pasokan tetapi lebih banyak sebagai persoalan logistik dan mata rantai distribusi. Bicara soal distribusi maka tidak akan lepas dari prasarana transportasi.

Transportasi

- Geografi berpulau-pulau tentu memerlukan prasarana transportasi darat, udara dan laut.

- Mutlak diperlukan kebijaksanaan intermoda transportasi yang terkoordinir secara nasional, agar pembangunan dan opersional sarana/prasarana transportasi bisa efektif dan efisien.

- Dengan diberlakukannya Otoda/Otonomi daerah ternyata ”melemahkan” koordinasi tersebut. Karena masing-masing daerah melakukan sendiri keinginannya dalam pembangunan transportasi. Maka itu kita sering mendengar masing-masing kabupaten ingin mempunyai pelabuhan dan airport sendiri. Bahkan sering kita melihat ada jalan yang mulus tiba-tiba langsung bertemu dengan jalan rusak parah bahkan sulit dilewati. Mengapa sampai demikian?, yah wajar saja karena pembangunan jalan yang mulus itu harus terhenti karena masuk kabupaten lain. Demikian juga dengan jembatan. Malahan ada pelabuhan yang sudah siap tapi sayang belum ada sambungan sampai kejalan raya.

- Permasalahan transportasi inilah yang menjadi pangkal tolak in-efisiensi kegiatan distribusi nasional.

BBM

Jelas bahwa pulau-pulau yang banyak ini memerlukan BBM. Peran BBM sangat sentral dan merupakan nadi kehidupan kita, bahkan BBM juga merupakan faktor utama ketahanan nasional suatu negara. Apakah pernah kita bayangkan bagaimana Pertamina membawa BBM ini untuk disebarkan keseluruh pelosok-pelosok nusantara ini?. Pertamina memang mempunyai kilang-kilang minyaknya dibeberapa pulau Indonesia ini seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Papua. Namun, jangan lupa bahwa BBM juga masih diimpor seperti bensin, solar, minyak tanah dan avgas/avtur dan minyak bakar. BBM juga harus didistribusikan keberbagai pulau (utamanya bensin, solar dan minyak tanah).

Perlu diingat bahwa meski Pertamina menjalankan kebijakan beberapa harga sesuai zona wilayah, namun pada dasarnya disparitas harga tersebut didominasi oleh unsur transportasi. Terakhir (tahun 2005) diperoleh informasi dari Direksi Pertamina, bahwa dari harga dasar produksi / impor sampai harga akhir distribusi, Pertamina ”hanya” diperbolehkan oleh Pemerintah mengambil margin overhead dan keuntungan sebesar 8% saja. Nah, bagaimana Pertamina mau berkembang!. Pertamina berstatus PT/Perusahaan Terbatas namun operasionalnya layak seperti Perum/Perusaan Umum.

Jadi jangan pernah harapkan Pertamina akan berkembang seperti Petronas, Petro China dan sebagainya. Wah, sangat jauh sekali. Sulitnya Pertamina berkembang juga terkait dengan peran performa Pertamina dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Kelistrikan

- PLN sebagai perusahaan negara situasinya lebih parah lagi. Sudah menjadi prinsip kelistrikan bahwa listrik itu harus semurah dan sehandal mungkin. Untuk mencapai prinsip ini dibangunlah ”Jaringan Transmisi”.

- Melalui Jaringan Transmisi ini semua pembangkit dapat dioperasikan secara efisien atau ”Least Cost Generation”. Sebab itu Jaringan Transmisi selalu dibangun dalam formasi ”Loop (cincin)”, guna amengambil pasokan dari pembangkit dan membawanya kepusat-pusat beban dalam rangka ”Leas Cost Generation”.

- ”Jaringan Distribusi” adalah nadi berikut bagi listrik untuk mengambil listrik dari “Jaringan Transmisi” untuk disalurkan kepelanggan.

Geografi pulau yang banyak, jarak antar pulau (yang paling dekat Sumatera-Jawa, Jawa-Madura, Jawa-Bali), maka praktis Jaringan Transmisi hanya bisa dibangun dipulau-pulau besar saja. Dan masing-masing Jaringan Transmisi itu tidak bisa disambung kepulau besar lainnya (interconnected). Kecuali beberapa pulau yang jaraknya dekat. Menghubungkan dengan kabel didasar laut masih terlalu riskan bila terjadi gangguan. Nah, dalam kondisi yang demikian PLN masih dituntut ”harus” menyeragamkan harga listriknya keseluruh Indonesia. Kecuali untuk beberapa daerah seperti Batam dan Balikpapan yang karena alasan ”politis dan sosial”.

- Untuk pulau-pulau kecil tidak ada alasan dibangun Jaringan Transmisi. Sebagai gantinya dibangun ”Isolated Power Plant” yang mana yang paling praktis adalah PLTD/Pembangkit Tenaga Listrik Diesel. Kecuali pulau kecil yang mempunyai potensi tenaga air. Bicara PLTD tentunya tidak akan lepas dari ”minyak solar”. Nah, dengan jumlah pulau-pulau kecil yang banyak dan tersebar itu bisa kita bayangkan, berapa harga solar sampai di PLTD tersebut dan berapa pula harga listrik yang dibangkitkan. Yang jelas PLN tetap menjalankan operasi tersebut.

Kondisi yang demikian dan keharusan menetapkan tarif listrik yang seragam diseluruh nusantara inilah yang memaksa PLN melakukan ”Cross Subsidi”. Kalau diberi kesempatan untuk memilih, pastinya PLN lebih memilih pulau Jawa saja yang jelas sangat menguntungkan. Kalau kita melihat aspek pelayanan dan tanggung jawab PLN yang mencakup seluruh geografi RI, maka sosok PLN ini sudah menjadi seperti ”Mini Republik”. Karena kondisinya ini maka PLN menghadapi permasalahan multi sektoral seperti ;

a. kewenangan BBM ada ditangan pihak lain,

b. pembangunan transmisi sering terkendala dengan urusan batas Kabupaten,

c. tunggakan rekening kantor-kantor Pemerintah yang besar sekali,

d. bangun pembangkit sendiri terkena kendala dana, sedang mencari pinjaman tidak begitu bebas bagi PLN,

e. kebocoran listrik karena unsur administrasi dan teknis yang masih cukup besar,

f. kebijakan tarif yang harus mendapat persetujuan Pemerintah dan DPR,

g. kebijakan TDL industri berimplikasi sangat luas. Padahal listrik menjadi tumpuan utama pembangunan industri dan tentu saja perekonomian nasional.

Melihat kompleksitas permasalahan PLN maka tidak logis kalau beban diserahkan kepada Direksi PLN. Sebab kewenangan Direksi PLN itu sangat terbatas,sementara tanggung jawabnya melingkup permasalahan nasional yang ada ditangan Pemerintah pusat dan daerah. Artinya dalam hal ini Pemerintah itu mengecilkan arti listrik dan mengharapkan peran PLN. Sebagai bahan perbandingan dan pengamatan kita lihat negara China. Di China urusan listrik dipegang langsung oleh NEA/National Energy Administration, yaitu badan yang mengurus energi yang berada dalam lingkup NDRC/National Development and Reform Commission- semacam Bappenas-nya Indonesia. Pimpinan NEA dan NDRC setingkat Menteri. Nah, kalau kita mau samakan dengan situasi PLN, maka orang yang tepat memimpin adalah Menko Perekonomian yang menangani Kebijakan Pembangunan Kelistrikan Nasional. Sedangkan teknis operasional baru diserahkan kepada Direksi PLN. Demikian pula halnya dengan Pertamina.

Demikian situasi infrastruktur sebagai pilar-pilar pembangunan perekonomian Indonesia. Demikian rumit dan kompleks permasalahannya. Semuanya tidak lepas dari kondisi geografi. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa;

- tidak semua teori tentang pembangunan yang mencakup infrastruktur seperti Sistim Pengolahan dan Distribusi Minyak, Sistim kelistrikan, Sistim Transportasi dan Sistim Distribusi Komoditi akan begitu saja di implementasikan di Indonesia dengan tidak menyesuaikan keunikan, spesifikasi dan kompleksitas geografi Indonesia.

- in-efisiensi akan mudah terjadi. Demikian pula kondisinya sangat rawan terhadap gejolak dari berbagai faktor yang berperan dalam sistim tersebut, serta rawan terhadap setiap kebijaksanaan Pemerintah. Semuanya berpotensi ”menghambat” lajunya pembangunan.

- sepertinya bangsa Indonesia dituntut harus ”mengembangkan sendiri berbagai implementasi” dalam pembangunan dan operasioanl sistim-sistim tersebut. Tidak ada orang lain yang lebih tahu kecuali diri kita.

Kesimpulannya

- Cukup diragukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jauh diatas 6% (meskipun potensi kita ada), yaitu menjajagi masalah infrastruktur pembangunan perekonomian kita yang begitu rumit dan kompleks karena terkait erat kondisi geografi Indonesia.

- Sudah saatnya untuk kembali meninjau UU Otonomi daerah, khususnya menyangkut ”bidang transportasi”.

- Sudah saatnya Pemerintah dan DPR ”mengurangi” aktifitas politik yang tidak perlu dan fokus kemasalah infrastruktur pembangunan perekonomian.

- Sudah saatnya menempatkan Pertamina dan PLN pada posisi khusus atau Extra Ordinary, mengingat begitu strategis dan vitalnya kedua BUMN ini. Posisi khusus adalah terkait dengan status kelembagaannya, tingkat pengambilan keputusan, dan tingkat kewenangannya sebagai BUMN yang perlu dinaikkan secara signifikan.

- Sudah saatnya perlu dipetimbangkan membentuk ”Bulog Energi” demi peningkatan ”Ketahanan Energi” kita. Cadangan penyangga minyak kita yang hanya untuk beberapa hari jelas sangat rawan, apalagi untuk situasi geografi kita yang demikian unik, spesifik dan kompleks. Membentuk ”Bulog Energi” pasti membutuhkan modal yang sangat besar dan sangat mengganggu keuangan negara kalau dilakukan dengan tiba-tiba. Sebab itu disarankan untuk mulai dengan mengelola ”Crude Oil” dari bagi hasil dengan para ”Operator Lapangan Minyak”.

Nampaknya Allah SWT memang memberi ”berkah” kepada bangsa Indonesia berupa tanah air yang kaya raya dengan sumber daya alamnya serta pulau-pulaunya. Akan tetapi Tuhan juga adil untuk memaksa bangsa Indonesia agar mau ”bekerja lebih keras dan lebih cerdas” daripada negara dan bangsa lainnya. Belum lagi potensi bencana alamnya. kalau kita tidak mengerjakan kedua hal tersebut maka ”berkah” ini akan berganti menjadi ”bencana”.

Mau dan siapkah kita?

——————————oOo