Oleh: L. Muh. Hasan Harry Sandy Ame

Pendidikan adalah suatu kegiatan dimana terjadinya proses Memanusiakan Manusia (Humanisasi), Artinya, Telah disadari bahwa Pendidikan adalah Suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan Taraf Berfikir Rakyat, serta memajuan Skillnya sehingga dapat memahami keadaan objektif yang ada disekitarnya kemudian mampu mengubahnya menjadi suatu keadaan yang lebih baik dan semakin maju tentunya. Demikian itulah suatu upaya Kongkrit untuk meningkatkan Budaya dan martabat manusia (Semestinya).

Keadaan Masyarakat Mencerminkan Kualitas Pendidikan

Kenyataan Masyarakat Indonesia yang semakin diselimuti Keterbelakangan baik dalam aspek Ekonomi, Budaya maupun Politik adalah gambaran nyata akan tidak Ilmiahnya Pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang diterapkan dengan system yang tidak ilmiah ini patutlah dikatakan bahwa System Pendidikan yang menjebak Rakyat menuju hari depan yang kelam (MADESU), “begitu banyak orang Menyebutnya”. Jelas saja Pendidikan di Indonesia tidak mampu menjamin Outputnya dapat mengakses pekerjaan secara luas dan terbuka karena pemerintah sendiri memang tidak pernah menyediakan lapangan kerja yang luas dan dapat diakses secara terbuka oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dilain sisi, dalam penerapan system pendidikan tersebut memang tidak pernah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta kenyataan Objektif Masyarakatnya. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai kebijakan atau peraturan-peraturan dalam pendidikan yang justeru memperkuat Diskriminasi dalam pelaksanaannya. Melalui Kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah telah menekankan Otonomi dalam pendidikan (Terutama diperguruan tinggi) yang sesungguhnya semakin membuka lebar ruang Kommersialisasi didunia pendidikan dan secara tidak lansung adalah sebagai uapaya pemerintah untuk melepaskan tanggungjawabnya atas pendidikan itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan tersebut tidak dapat diakses secara luas oleh seluruh rakyat dari berbagai lapisan.

Kurikulum bertententangan dengan Keadaan Objektif Masyarakat

Selain dengan Kebijakan-kebijakan yang cenderung diskriminatif dan mahalnya biaya yang menyebabkan terbatasnya partisipasi rakyat atas pendidikan tersebut, Pendidikan di Indonesia ini juga masih diwarnai dengan Kurikulum yang samasekali tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan rakyat. Kurikulum pendidikan di Indonesia memang diorientasikan untuk mencetak tenaga kerja murah untuk memenuhi kebutuhan Kapitalis monopoli (Imperialisme) yang semakain kuat berdominasi didalam Negeri.

Sebagai Cerminan bahwa System Pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah saat ini memang tidak bersegi hari depan adalah Semakin Meningkatnya angka kemiskinan dan Pengangguran diseluruh Nusantara, termasuk pengangguran dari Kalangan Intelektuil. Diperguruan Tinggi Sendiri, Kurikulum diarahkan untuk terus menanamkan perspektif pendidikan Enterpreneurship dengan legitimasi agar Mahasiswa atau output perguruan tinggi dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan membangun usaha mandiri didaerah masing-masing.

Dalam Acara Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional (Jakarta 02/02/11), melalui Pidatonya, Presiden SBY menyatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia saat ini sebanyak 8,32 juta orang, Sehingga Fokus utama pemerintah saat ini adalah berusaha menyediakan lapangan kerja bagi para penganggur tersebut dan, lapangan pekerjaan yang potensial adalah pegawai Instansi Negara (Lanjut SBY). Namun, katanya Sektor itu tidak mungkin bisa menyerap semua pengangguran. Menurut Presiden Yudhoyono, “Jumlah pegawai instansi negara saat ini 7.663.570 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil, guru dan dosen, serta TNI/Polri”.

Untuk menjawab persoalan tersebut untuk mengurangi Pengangguran, SBY Menegaskan dalam Pidatonya bahwa pemerintah mendorong kepada Masyarakat untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai salah satu sektor penyerapan tenaga kerja. “Menjadi wirausaha yang menciptakan produk pasar dan bisnis yang baru”, Katanya. Terang saja dengan ketegasan tersebut, Pendidikan yang sebagai gudang utama penyediaan atau pencetak tenaga kerja diarahkan untuk menggalakkan kurikulum tentang Enterpreneurship yang dalam penerapannya, kurikulum tersebut tidak pernah membongkar secara terang kenyataan bahwa walupun Masyarakat akan mampu membangun usaha sendiri dalam situasi sulit dimana ekonomi yang semakin menjepit saat ini, bahwa Rakyat kemudian akan bersaing ketat dan tidak mungkin bisa mengungguli peredaran produk Imperialis yang telah menguasai pasar dunia, sebab dilain sisi mulai dari Modal, bahan mentah, tenaga kerja hingga pasar telah dikuasai oleh Imperialis itu sendiri, Sehingga pastilah harga barang produksi Imperialisme akan jauh lebih murah dengan produk dalam Negeri atau hasil produksi masyarakat yang serba sederhana dengan modal dan alat kerja yang sederhana dan terbatas.

Dalam Acara “UI Career & Scholarship Expo XI- 2011″ yang digelar mulai Kamis (10/2/2011) hingga Sabtu (12/2/2011), di Balairung UI, Depok, Muhaimin Iskandar (Menakertrans) mengatakan bahwa “30% tenaga kerja Khususnya lulusan Perguruan Tinggi (PT) masih belum terserap oleh pasar kerja Indonesia“, hal tersebut disebabkan karena (Muhaimin Melanjutkan) Tidak sampainya Informasi kepada lulusan-lusan PT dank arena Faktor Kualifikasi dan potensi lulusan baru yang mencari kerja.

Pendidikan harus menjawab persoalan Rakyat

Dengan dasar tersebut diatas, maka layaknya pendidikan harus memiliki perspektif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan Masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraannya haruslah sesuai dengan keadaan Objektif Masyarakatnya dengan kekhususan dimasing-masing daerah, sehingga pendidikan tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan hidupnya (Minimal) dan mengubah keadaan dan budaya Masyaraakat menjadi suatu kebudayaan yang lebih maju dan dapat menjamin Kemandirian, Kedaulatan dan kesejahteraan rakyat secara luas dan merata.

System Pendidikan yang seharusnya dijalankan oleh Pemerintah adalah Pendidikan yang “Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan”, Yaitu: 1) Pendidikan Ilmiah adalah Pendidikan yang (Mulai dari Kebujakan atau Peraturan dan Kurikulum) dijalankan berdasarakan keadaan umum Masyarakat Indonesia. Kurikulum yang dilahirkan atas praktik ilmiah yang dilakukan baik didaerah-daerah tertentu maupun secara Konfrehensive diseluruh daerah, sehingga Rakyat dapat lansung memperaktekkan ilmu pengetahuan yang didapatkan didunia pendidikan tersebut dan dapat diiplimentasikan lansung untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada disekitarnya. 2) Pendidikan yang Demokratis yaitu pendididkan yang dalam iplimentsinya diselenggarakan secara luas dan terbuka tanpa Diskriminasi baik itu persoalan Ekonomi (Si Miskin dan Si Kaya), Sosial atau Dikotomi antara Pendidikan Swasta dan Negeri. 3) Bervisi Kerakyatan yaitu Pendidikan yang di Orientasikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, Memajukan taraf berfikir Rakyat untuk perkembangan Budaya yang menjamin kemandirian, Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk Mewujudkan Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan tersebut, maka peran Pemerintah pertama kali adalah menjamin bahwa Pendidikan tersebut dapat diakses secara luas dan terbuka oleh Seluruh rakyat dengan jaminan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah (Minimal) Gratis untuk Pendidikan Dasar s/d Menengah dan Biaya Murah untuk Pendidikan Tinggi.

Ughe Sandy Ame