Kenapa Tiba-tiba Demokrat mendukung Megawati untuk menolak panggilan KPK, bukankah sebagai Partai yang berkuasa Demokrat mendukung penegakan hukum seharusnya.
Ketika Hal ini ditanyakan apakah bentuk dukungan seperti ini merupakan agar nantinya tidak terjadi pada SBY, apabila sudah tidak lagi berkuasa, Syarief Hasan, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat menjawab tidak bermaksud demikian.
Hanya sekedar menghormati megawati sebagai mantan presiden, agar Megawati tetap dihargai sebagai mantan Presiden kelima RI. Dan juga selama ini Megawati dinilai baik dan cukup taat hukum, ujar Syarief Hasan.(RepublikaOnline)
Jawaban ini terkesan sangat diplomatis dan politis. Bukankah didepan hukum semua punya hak yang sama, tanpa terkecuali mantan Presiden atau Presiden sekalipun, kalau memang bersalah atau tidak bersalah harus dibuktikan di pengadilan.
KPK adalah dibentuk berdasarkan surat Keputusan Presiden, dan Presiden SBY merupakan Pembina Partai Demokrat, lantas kenapa Partai Demokrat mendukung Megawati, bukan malah mendukung KPK agar Megawati mematuhi ketentuan hukum yang dikeluarkan KPK.
Kalau memang KPK tidak mampu memanggil Megawati, maka legitimasi KPKpun akan hilang dimata publik. Apalagi Megawati mendapat dukungan dari Partai Berkuasa, yang notabene merupakan Partainya SBY.
Permainan politik apa lagi yang sedang dijalankan Demokrat, apakah ini merupakan bentuk penggalangan awal sebuah koalisi antara Demokrat Dan PDI-P, karena hubungan Demokrat Dan Golkar tak lagi harmonis.
Besar kemungkinan penggalangan dukungan agar PDI-P tidak lagi menempatkan diri sebagai Oposisi, karena selama ini juga PDI-P tidak pernah memperlihatkan sikap sebagai Partai Oposisi.

Ajinatha

Kaum Proletar buruh para Kapitalis yang kebetulan saja hobby menulis.

Setiap lembaga atau organ bisa memiliki gejala psikologis sebagaimana yang terjadi pada persona, kita bisa menilai kelembagaan atau kepemimpinan dengan terminologi yang sebanding dengan gejala kepribadian tersebut, hal ini terjadi karena kelembagaan atau organ merupakan perpanjangan dari ekspersi dan kepentingan pribadi-pribadi yang membentuknya serta interaksi dengan lingkungan yang mengitarinya. Tentu ada batasan-batasan yang membuat ciri-ciri psikologis individu tak seluruhnya bisa diterapkan dalam terminologi kelembagaan tadi, tetapi setidaknya secara umum bisa menjadi analogi yang cukup efektif.
Lalu bagaimana kita melukiskan kondisi pemerintahan kita saat ini? Dan lebih penting apa yang bisa kita lakukan agar permasalahan psikologis kepemimpinan dan pemerintahan yang tidak sesuai dengan upaya untuk semakin mamajukan bangsa ini bisa kita eliminir, sematara berbagai potensi yang berguna bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita bisa menggapai cita-cita bangsa, untuk memiliki kemerdekaan, kemakmuran dan kebahagiaan untuk sebesar besarnya keluarga bangsa ini tercapai dengan upaya yang terarah dan dalam waktu yang telah kita sepakati bersama.
Tanpa menilai baik atau buruk kita ingin mendapatkan hasil diagnosa yang baik untuk menyimpulkan kondisi psikologis atau hambatan psikologis yang dihadapi kepemimpinan politik bangsa ini, sehingga kesimpulan yang kita ambil serta rekomendasi yang diajukan merupakan sebuah catatan yang netral, untuk tidak menimbulkan kerancuan akibat ketersinggunggan atau saling menyalahkan, tetapi dengan diagnosa tadi setidaknya kita memiliki gambaran dan rekomendasi untuk melakukan koreksi sepanjang dipandang perlu, sekaligus mendorong penguatan posistif yang telah ada.
Salah satu gejala yang dapat ditangkap dari kepemimpinan pemerintah saat ini adalah timbulnya masalah komunikasi politik yang buruk, yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam beberapa kasus pemerintah dan juga elit politik tak mampu menangkap apa yang menjadi opini dan preferensi publik terhadap negara. Bahkan banyak pihak menilai bahwa kondisi ini telah sampai pada fenomena kebuntuan komunikasi politik. Kebuntuan komunikasi tersebut bukan hanya terjadi antara pemimpin dengan rakyat, tetapi juga di internal penyelenggara negara sendiri. Misalnya bagaimana perintah dan arahan presiden seringkali menjadi berbeda dalam kenyataan di lapangan dan langkah yang diambil aparatus pemerintah di tingkat pelaksana.
Contoh mutakhir adalah apa yang disampaikan presiden Sby di Kupang pasca penyerbuan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Dengan jelas Presiden menyebutkan bahwa organisasi massa (ormas) anarkis perlu dibubarkan. Kita menangkap saat itu bahwa yang dimaksud dengan ormas anarkis adalah lembaga atau organisasi massa yang berada di belakang aksi-aksi anarkis selama ini. Banyak pihak berasumsi bahwa yang dimaksud organisasi anarkis adalah sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama yang telah sering melakukan tindakan anarkis. Konotasi yang dimaksud dalam pernyataan presiden tadi sangat jelas dipahami oleh publik arahnya, bahkan FPI sendiri bereaksi atas pernyataan presiden tadi, sehingga tak ada tafsir lain seharusnya dari pernyataan presiden tadi.
Namun dua minggu pasca pernyataan presiden di NTT tersebut publik dibuat bingung dengan pernyataan dan langkah para pembantu presiden yang malah memutar balikan makna yang sudah jelas, misalnya pernyataan Menteri Agama yang malah lebih menyoroti keberadaan Ahmadiyah dibandingkan dengan apa yang dimaksud presiden dan kemudian diapresiasi oleh publik. Apakah apa yang dilakukan sang menteri telah disampaikan atau dikonsultasikan dengan presiden, atau memang apa yang dilakukan Menag itu yang dimaksud oleh presiden. Jika apa yang disampaikan Menag adalah penjabaran dari pernyataan presiden, maka kita bisa menyimpulkan bahwa presien memang bermasalah dengan kosa kata yang dipilihnya dalam membuat pernyataan, tetapi jika apa yang disampaikan Menag adalah bagian dari otonomi kelembagaanya, maka kita menilai bahwa kabinet Sby adalah kabinet infalid, di mana perintah dari atas tak dapat dieskekusi dengan baik oleh perangkat di bawahnya.
Demikian juga kita bisa menyaksikan apa yang dipertontonkan oleh Menetari Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang menyampaikan kepada publik soal pertemuanya dengan FPI, apakah apa yang dilakukan Mendagri merupakan bagian dari langkah kongkrit atas pernyataan Sby di Kupang atau dalam kerangka lain, jika dalam kerangka apa yang diucapkan Sby, maka kerancuan pikir dan sikap di internal kabinet Sby semakin meperlihatkan centang perentang yang sangat mengkhawatirkan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Pertanyaan lain juga bisa kita ajukan dalam kapasitas apa FPI diajak berdialog oleh mendagri, serta banyak pertanyaan lain yang tak kalah membuat kita sangat dibingungkan dengan pola komunikasi pemerintahan Sby ini.
Ada sebuah gejala psikologis anak yang mirip dalam beberapa hal dengan kondisi yang demikian yakni gejala autisme, di mana penderita gejala ini akan mengalami disfungsi komunikasi dengan orang dan lingkungan di sekitarnya. Penderita autis akan asik dengan dirinya sendiri, tanpa mampu melakukan komunikasi dengan baik. Pertanyaan kita apakah pola komunikasi pemerintahan saat sudah sedemikian rupa parahnya sehingga mengalami gejala yang mirip dengan autisme, di mana apa yang disampaikan dan dirasakan oleh publik tak dapat direspon dengan baik oleh pemerintah, sementara sistim komunikasi dan kordinasi internal pemerintah sendiri mengalami distorsi sedemikian rupa sehingga sulit untuk bereaksi dengan tepat atas semua masukan dan fenomena yang dihadapi.
Tentu saja menganalisa pola komuniakis politik dan kepemimpinan pemerintahan tak sesederhana kita mendiagnosa sebuah gejala psikologis personal, akan banyak variabel dan faktor lain yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membuat kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan. Misalnya saja kita tak bisa menyimpulkan begitu saja gejala buruknya komunikasi antara presiden dengan menterinya ketika kita tahu bahwa sebagian besar meteri merupakan perwakilan kader dari partai-partai koalisi pendukung Sby. Ada pandangan dan kepentingan yang bisa berbeda antara presiden dengan para pembantunya yang kemudian bisa memengaruhi pola komunikasi dan kebijakan yang diambil ti tingkat eksekutor.
Di tingkat parlemen sendiri, kita mendapati bahwa tidak dapat kita mengatakan bahwa koalisi partai pendukung presiden adalah homogen dengan pandanga, sikap dan kepentingan politik yang sama, bahkan beberapa di antaranya secara ideologis sangat berbeda dengan partai pendukung utama pemerintah sendiri. Konstelasi dan kepentingan politik di parlemen bisa saja kemudian menjadi tarik ulur yang tidak mudah disampaikan dan diakses publik yang bisa membebani langkah dan kebijakan yang diambil presiden sendiri. Politik dagang sapi telah lama kita saksikan dalam konstelasi politik parlemen ini yang menggejala sejak awal reformasi. Jika hal ini yang sebenarnya terjadi maka kita juga tak bisa begitu saja menyimpulkan bahwa buruknya komunikasi politik presiden karena adanya gejala autisme politik kepemimpinanya.
Tetapi jika kita coba mengerucutkan pada wilayah yang seharusnya bisa menjadi kendali langsung presiden terhadap bawahanya, yakni lembaga yang langsung berada di bawah presiden tanpa harus ribet memperhatikan tarik ulur dengan pihak lain, misalnya kepolisian dan kejaksaan, sebagai penegak hukum, maka kita juga sulit melihat adanya kepemimpinan dan kebijakan yang kuat dari presiden untuk melaksanakan apa yang dikehendaki presiden, seperti pernyataannya yang akan berdiri di garus depan dalam pemberantasan korupsi, sampai saat ini kita tidak melihat kuatnya kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi dalam pelaksanaanya. Apa yang disuguhkan malah semakin menjauhkan kita dari kesimpulan tentang kesungguhan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Bagaimana perjalanan kasus Century, kasus Lapindo, dan sekarang mafia pajak dan hukum, semakin membuat kita sulit untuk mayakini bahwa pernyataan presiden memang menjadi kebijakan yang kuat di dalam pelaksanaanya. Karena dengan kewenangan yang penuh atas lembaga-lembaga yang langsung beraada sibawah kendalinya dan kuatnya dukungan publik untuk membersihak birokrasi dan pemberantasan korupsi, pemerintah tetap tidak mampu untuk sekadar membuktikan pernyataan sendiri. Sehingga kesimpulan bahwa kendala komunbikasi politik dan kebijakan pemerintah yang tidak mampu melakukan apa yang diucapkanya, bukan karena faktor eksternal semata, tetapi di tingkat internal memang bermasalah.
Pertanyaan-pertanyaan yang menyertai uraian tentang buruknya komunikasi internal dan eksternal kepemimpinan politik presiden Sby semakin banyak yang tidak terjawab, setidaknya beberapa praduga menjadi titik masuk bisa digunakan untuk menjawab pertanyaaan-pertanyaan itu; dianataranya bahwa pertama, Di dalam internal kepemimpinan presiden Sby sendiri memiliki hambatan serius dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang relevan sehingga kebuntuan komunikasi menjadi konsekwensi atas masalah tersebut.
Kedua konstelasi politik terutama di internal pembantu dan koalisi pemerintahan Sby sedemikian rupa kompleksnya sehingga pemerintah tersandera oleh konstelasi politik tadi, yang seharusnya disampaikan kapada publik agar publik dapat memahami permasalahany dan mampu memosisikan diri untuk mengantisipasi akibat buruknya komunikasi tadi. Ketiga kita bisa menduga adanya agenda lain yang sedang digagas atau dilakukan pemerintah atau pihak tertentu, yang menggunakan buruknya komunikasi kepemimpinan politik pemerintah untuk agenda yang masih tersembunyi.
Namun apapun yang saat ini terjadi dibalik kebuntukan dan buruknya komuniaki kepemimpinan politk pemerintahan Sby, publik tak bisa menunggu, sehingga keadaan semakin menjadi buruk, harus ada upaya untuk menjembatani dan menanggulangi akibat buruk dari cara kepemimpinan seperti ini, untuk mengurangi tingkat kerusakan yang akan tersu terjadi seiring dengan semakin memburuknya keadaan. Presiden Sby sendiri yang paling berkompeten untuk menjawab semua ini, sesuai dengan mandat besar yang diberikan rakyat melalui pemilu, untuk memimpin Indonesia menghadapi permasalahan yang dihadapi bangsa ini, saat ini dan ke depan.

Kaka Suminta

freelancer (Journalist)

Ribut ribut mengenai Ahmadiyah belakangan ini dengan kontroversi sebagai bagian Islam atau diluar Islam, sebenarnya juga terjadi di agama lain.  Misalnya saja pada agama Buddha di Indonesia.
Sebuah aliran yang dikenal dengan nama Maitreya menimbulkan polemik dalam Hal ini.  Maitreya adalah nama dari Buddha yang akan datang yang disebutkan sendiri oleh Sidharta Gautama di kitab kitab Buddhis (Tri Pitaka). Berikut penjelasan dari Bhikku Utomo mengenai aliran ini:
Bhikkhu Utamo:
Dalam Tipitaka (Pali) telah disebutkan bahwa pada planet bumi yang kita tinggali ini sejak terbentuk sampai dengan kiamat nanti akan terdapat lima orang Buddha. Telah ada empat Buddha yang terlahirkan. Buddha Gotama adalah Buddha yang keempat. Setelah Ajaran Buddha Gotama nanti musnah dan dilupakan orang, tidak ada lagi vihara maupun Dhamma, maka barulah pada saat itu muncul Buddha Metteya atau Buddha Maitreya. Setelah Buddha Maitreya mengajar Dhamma yaitu Empat Kesunyataan Mulia untuk waktu yang cukup lama, banyak orang akan mencapai kesucian. Kemudian, pada saat itu barulah bumi ini mengalami kiamat. Kiamat atau kehancuran bumi ini akan menjadi awal terbentuknya kembali bumi ini dalam waktu yang sangat lama.
Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat.
Salam metta,
B. Uttamo
Dalam jawaban yang saya garis bawahi tadi, berisikan salah satu syarat kelahiran seorang Buddha yang membabarkan Dhamma bagi manusia dan para dewa. Disitu ditekankan, seorang Buddha yang mengajar hanya akan dilahirkan bila tidak ada lagi Vihara (rumah ibadah agama Buddha, tempat tinggal Bhikku/Bhikkuni - anggota Sangha)  maupun Dhamma (ajaran Buddha).
Dengan mengasumsikan ke sana.  Menurut ajaran Buddha tidak mungkin seorang Buddha yang membabarkan Dhamma lahir pada masa ini.  Karena agama Buddha masih berkembang dengan pesat di seluruh dunia.  Bahkan di belahan bumi Barat agama ini semakin dikenal.  Salah satu survey di Swiss menunjukkan bahwa kalangan muda di sana lebih dari 80% menyatakan akan memilih agama Buddha kelak ketika mereka dewasa.
Kemudian pada satu kenyataan, agama Buddha sepertinya lebih dari sekumpulan olahraga pikiran dengan filsafat yang bersifat bebas dan tidak terikat.  Misalnya saya beragama Buddha, kalau saya ingin melakukan ibadah di Gereja dengan memanjatkan puji pujian pada Tuhan, ini juga tidak menjadi masalah di ajaran Buddha, sepanjang umat umat di Gereja tersebut tidak keberatan.
Namun seiring perkembangan jaman.  Ada yang di China dan Taiwan disebut Ikuanisme.
Ikuanisme, I Kuan Tao atau Yi Guan Dao (一貫道) adalah aliran bukan agama yang bermula dari Republik Rakyat Cina awal abad ke-20. “I Kuan” berarti persatuan atau kesatuan, sementara Tao berarti jalan, kebenaran atau juga ke-Tuhan-an. Di Indonesia sering diterjemahkan sebagai Jalan Ke-Tuhan-an. Ajaran Ikuanisme menekankan ajaran moral berasal dari Tiongkok, menggabungkan aliran Konfusianisme, Taoisme and Buddha. Ikuanisme bukan aliran atau kepercayaan Taoisme.
I Kuan Tao di Indonesia dikenal sebagai agama Buddha Maitreya. I Kuan Tao berkembang di Indonesia berasal dari Taiwan sekitar tahun 1950-an. Di Taiwan, I Kuan Tao berdiri sendiri sebagai sebuah agama baru dan tidak mendompleng agama Buddha.
Kondisi perasaan umat Buddha di Indonesia sendiri mungkin mirip dengan perasaan umat Muslim di sini terhadap Ahmadiyah.  Umat Islam mengakui Nabi Muhammad sebagai yang mengajarkan Islam (Nabi Terakhir) sementara umat Buddha juga merasa bahwa Dharma yang dijadikan pedoman hidup adalah Dharma yang dibabarkan Sidharta Gautama atau Buddha Gautama, bukan Buddha Maitreya yang sama sekali tidak mungkin lahir, mengingat penganut ajaran Buddha tidak berkurang, malah semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan manusia.
Aliran Buddha Maitreya berkembang sebagai agama unik Indonesia. Aliran ini mengadopsi istilah-istilah Indonesia dan Sansekerta Buddha. Disebabkan juga oleh tekanan pemerintah ORBA yang melarang penggunaan bahasa Mandarin, liturgi dan upacara keagamaan juga menggunakan Bahasa Indonesia. Larangan juga untuk menggunakan patung-patung non-buddhis (seperti Kuan Kong). Dalam era reformasi sekarang, vihara Maitreya kembali lebih bebas menggunakan bahasa Mandarin. Vihara Maitreya di Indonesia juga unik, berciri khas tercantum kalimat “Tuhan Maha Esa” dan mengikuti perayaan Buddha seperti Waisak, Kathina, dan menggantungkan gambar Siddharta Buddha. Walaupun dalam perayaan-perayaan ini, aliran Maitreya mempunyai cara sendiri yang mana tidak berhubungan dengan perayaan yang sebenarnya. Ciri-ciri ini jarang ditemukan di vihara Maitreya di Taiwan, karena I Kuan Tao mengajarkan bahwa agama Buddha telah ketinggalan zaman, dan sekarang adalah zaman Buddha Maitreya.
Jadi sebenarnya, aliran Maitreya yang ada di Indonesia ini adalah sebuah aliran yang justru mengajarkan agama Buddha sudah kadaluarsa alias apkir. Oleh karenanya mereka meyakini bahwa ajaran yang mereka jalankan sekarang adalah ajaran Buddha Maitreya yang ironisnya bukan tokoh sejarah.  Karena tidak seorangpun yang bisa membuktikan, atau paling tidak menunjukkan dimana Buddha Maitreya ini dilahirkan, kapan mengajarkan Dhamma, apa kitabnya dan apa intisari ajarannya.
Secara keseluruhan ajaran yang mengaku sebagai ajaran Maitreya ini justru mengutip hal hal yang dianggap sesuai dengan misi mereka merebut umat sebanyak banyaknya (satu hal yang bertentangan lagi dengan ajaran Buddha yang menolak misionaris) dengan mengutip sebanyak mungkin kebaikan dari agama agama lain. Misalnya, jangan kaget kalau dalam sebuah kesempatan temu ramah aliran ini Nabi Muhammad atau Jesus Kristus disebut sebut.
Pengalaman saya dalam sebuah perayaan yang sangat mitos di aliran ini, saat mereka merayakan hari kelahiran entah siapa dan entah apa.  Pokoknya sebuah perayaan.  Saya terbengong bengong mendengar penjelasan rekan penganut agama ini yang mengklaim bahwa arwah Jesus Kristus dan arwah Nabi nabi lain ‘datang’ untuk turut serta merayakan perayaan tersebut.
Hal ini saya pribadi memandangnya sepert api dalam sekam.  Karena mereka mengklaim bahwa Buddha Maitreya juga adalah Buddha yang akan datang, Jesus Kristus yang akan lahir kembali dan juga merupakan Imam Mahdi yang akan membawa agama keTuhanan paling baru di dunia.
Mengapa ini bisa menjadi api dalam sekam.  Karena sejarah menunjukkan, bahwa etnis China di Indonesia adalah termasuk etnis yang selalu jadi Kambing Hitam.  Pemeluk aliran Maitreya ini kebanyakan adalah orang orang China, mungkin karena aliran ini berasal dari (sudah dilarang) China.  Umumnya mereka juga hanya berani menarik umat dari pemeluk Buddha tradisi atau pemeluk Khong Hu Cu dan Taoisme.  Karena di ajaran mereka juga kental unsur Khong Hu Cu dan Taoisme - nya.
Saya khawatir umat agama diluar Buddha yang mengetahui hal ini akan reaktif bila mengetahui ada sebuah proses sinkritisme semua agama yang sayangnya bersembunyi pada label/tameng Agama Buddha.
Hal ini bukan tidak disadari oleh pemuka pemuka Buddhis.  Majelis Buddhayana Indonesia dan Sangha Agung Indonesia sekarang terpisah dari Walubi, Perwalian Umat Buddha Indonesia.  Walubi sendiri adalah sebuah organisasi keumatan agama Buddha yang merupakan warisan Orde Baru, yang sayangnya dalam perjalanannya di era reformasi ini tidak bisa mewakili kepentingan umat Buddha itu sendiri.
Satu kondisi yang cukup menguntungkan.  Semua umat Buddha dimanapun berada menyatakan perlindungan pada Tri Ratna, Buddha, Dharma dan Sangha.   Buddha adalah Guru Agung, Dharma adalah ajaran Buddha dan Sangha satu satunya organisasi murid murid Sang Buddha.  Jadi mau ada sejuta Walubi pun, tidak bisa mengatur umat Buddha dalam hal melaksakan keyakinannya atas ajaran Buddha.
Itu mengapa sewaktu perwakilan umat beragama kemaren itu ikutan mengeluarkan 9 kebohongan pemerintah, yang mewakili umat Buddha adalah orang orang dari Walubi.  Perwakilan dari  Sangha Agung Indonesia atau Majelis Buddhayana Indonesia tidak ikut serta. Karena dalam ajaran Buddha bila ada umat Buddha yang ingin turut bermain dalam politik, maka dia harus terlebih dahulu melepaskan jubah ke-Bhikkuannya. Kalau mau berpolitik, jangan jadi rahib.  Umat Buddha tahu hal ini.  Makanya ya… cuek aja.
Ini kutipan tambahan dari wikipedia tentang aliran ini:
Di Indonesia, terlepas dari ajaran dan tujuan masing-masing aliran, pihak dari aliran Theravada, Mahayana, dan Tantrayana menolak I Kuan Tao sebagai bagian dari Agama Buddha. Namun sampai sekarang belum pernah terjadi konflik antar aliran ini dengan aliran Agama Buddha lainnya dikarenakan dasar-dasar dari ajaran agama Buddha itu sendiri yang tidak mengenal konfrontasi dan non-provocative.
Walaupun di Taiwan I Kuan Tao berdiri sendiri dan tidak memakai “label” “Buddha” tetapi di Indonesia “label” ini tetap dipakai walaupun menurut aliran Theravada, Mahayana, dan Tantrayana, ajaran-ajaran dan ritual-ritual dalam aliran ini tidak ada hubungannya dengan ajaran agama Buddha; Oleh karena itu, pemakaian “label” “Buddha” dalam aliran ini lebih untuk alasan politis dan bukan alasan agama karena dalam UUD negara Indonesia sekarang ini, hanya ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Tanpa “label” “Buddha” dalam nama aliran ini maka aliran ini akan dianggap sebagai suatu agama dan akan dianggap melawan hukum karena tidak termasuk dalam 6 agama resmi yang diakui pemerintah.
……………………
Sepertinya PR (Pekerjaan Rutin ) Mentri Agama memang bukan hanya melulu mengurusi hal hal yang sekarang. Melihat banyaknya konflik beragama di Indonesia, baik yang anarkis maupun yang belum anarkis, maupun yang berpotensi anrkis, atau yang tidak bakal anarkis, layak dipertanyakan, untuk apa sebenarnya ada jabatan Metri Agama?  Sekedar mengurus keberangkatan jemaah Haji dari Indonesia? Pengadilan Agama saja? Karena pada kenyataannya tugas utama menjaga kerukunan hidup antar umat beragama yang sangat beragam ini sedang menuju frase GAGAL TOTAL.
Saya segan menuliskan tentang aliran Saksi Jehova dimana saya pernah didatangi umat dari sekte yang mengaku Kristen ini dengan percakapan pembukaan.
“Selamat pagi” seorang ibu dan gadis remaja membawa brosur.
“Pagi bu…Ada keperluan apa yah” jawab saya sopan.
“Begini pak, sekarang banyak agama agama yang mengabarkan Tuhan palsu…..” cukup impresif.
“Maksud Ibu Tuhan saya Tuhan palsu….?” jawab saya spontan, karena sepertinya ini akan sangat panjang dan bertele-tele, lebih baik diselesaikan secepatnya, dengan tidak langsung mengungkapkan penolakan saya pada aksi misionaris, tak peduli dari agama atau sekte apapun.
“Bukan begitu pak….. bla… bla… bla….” dengan wajah agak pucat pasi.
Selanjutnya berkali kali terucap maaf dan maaf, meninggalkan brosur, sampai akhirnya ibu dan gadis remaja itu belalu dari tempat saya.
Saya tanya sekali lagi, apa tugas Mentri Agama sebenarnya? Apakah kebebasan beragama bisa diartikan seperti hal hal di atas? Keributan dan konflik agama adalah lahan subur di Indonesia, mengingat penduduknya sangat religius.  Religius dalam artian punya kepedulian tinggi dalam hal hal yang beruhubungan dengan agama. Soal menjalankan ajaran agama, tunggu dulu…. itu PR anda yang menjawab.

Traktor Lubis

Saya paling males ke resepsi nikah. Soalnya saya belum menikah. Asal ketemu Pak Muliyadi pasti pertanyaannya sama “Kapan nyusul?” . Suatu hari pak Muliyadi ketemu saya di sebuah acara pemakaman. Gantian saya tanya d ia, “pak kapan nyusul?” Saya kena marah. Kenapa orang orang maunya menang sendiri?